ANALISIS PERKEMBANGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANJARNEGARA

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif, efisien dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dankeadilan dalam kegiatan pelaksanan tugas pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan di Kabupaten Banjarnegara dalam rangkamen dukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banjarnegara. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD di Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2007 – 2011, adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara. Metode penelitian adalah Deskriptif Komparatif, dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut : berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kisaran 7,11% - 8,96% masih berada di antara 0 % - 25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan social masyarakat masih relative rendah meskipun dari tahun ketahun terus meningkat. Dalam rasio derajat desentralisasi fiscal berada pada kisaran 6,59% - 8,22%, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Banjarnegara masih rendah dalam melaksanakan otonominya. Untuk rasio indeks kemampuan rutin berada pada kisaran 8,05% - 9,31%, ini artinya PAD memiliki kemampuan yang kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Pada rasio keserasian pengeluaran belanja rutin berkisar antara 78,90% - 89,36%, sedangkan belanja pembangunan berkisar antara 10,53% - 21,10%, ini berarti bahwa pengeluaran rutin lebih besar daripada belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan secara keseluruhan mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya pajak dan retribusi daerah. Kata kunci :Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Keuangan Daerah