LATAR BELAKANG ASEAN MENYEPAKATI DEKLARASI ASEAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN PROMOSI HAK-HAK BURUH MIGRAN

Secara umum, fenomena pengiriman tenaga kerja antar negara telah menjadi fakta kehidupan di berbagai wilayah di dunia, khususnya di wilayah Asia. Hal ini dapat kita lihat dari Negara-negara Asia yang menerima dan mengirim tenaga kerja semakin meningkat. Selama ini, para buruh migran mengalami berbagai macam persoalan yang bersumber dari ketidakpedulian pemerintah negara asalnya terhadap hak asasi buruh warga negaranya. Bahkan, justru pemerintah yang mengembangkan cara pandang diskriminatif terhadap buruh migran. Pemerintahlah yang mengategorikan entitas buruh migran sebagai buruh formal-informal, terampil-tidak terampil,dan legal-ilegal. Pada tahun 2007, terjadi peristiwa yang merupakan tonggak sejarah baru ASEAN karena pada tanggal 12 di KTT ASEAN di cebu pada Januari 2007 ASEAN mengeluarkan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak dari buruh migran. Walaupun tidak mengikat, deklarasi ini dianggap sebagai tonggak dalam perjuangan untuk hak-hak buruh migran di wilayah ini. Deklarasi datang setelah bertahun-tahun perjuangan dan aktif melobi oleh aktor-aktor baik dari pemerintahan negara anggota maupun Organisasi Masyarakat Sipil yang sangat berkepentingan untuk dapat menyelesaikan permasalahan buruh migran yang selama ini diabaikan ASEAN. Dan merupakan komitmen bersama yang harus dipatuhi sehingga implementasi deklarasi atau keputusan yang diambil dapat dijalankan secara bersama-sama untuk mewujudkan yang semula Visi ASEAN 2020 di percepat menjadi Visi ASEAN 2015. Kata kunci : Fenomena, Dikriminatif, Formal-Informal, Legal-Ilega