Add to ORKGUndang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepentingan rakyat dan UUD 1945 karena diproses melalui lembaga politik. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang melakukan pengawasan atas Undang-undang yang bertentangan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi melalui kewenangan yudisial review (hak uji materiil). Pengawasan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristis sehingga dapat dikatakan sebagai lembaga pengawas. Keywords: karakteristik, pengawasan, Mahkamah Konstitusi, undang-undan
Mahkamh Konstitusi adalah lembaga Negara yang dibentuk oleh Pasal 24 UUD NRI 1945 dengan salah satu ...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
Proses peradilan di MK merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final hanya ...
AbstrakTulisan ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2003 tentang ...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanega...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Setelah amandemen UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan terbentuk setelah adanya Perubahan U...
Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/i...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ket...
Mahkamh Konstitusi adalah lembaga Negara yang dibentuk oleh Pasal 24 UUD NRI 1945 dengan salah satu ...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
Proses peradilan di MK merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final hanya ...
AbstrakTulisan ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2003 tentang ...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanega...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Setelah amandemen UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan terbentuk setelah adanya Perubahan U...
Kebenaran dan keadilan menjadi hal penting dan selalu diperjuangkan oleh setiap orang atau lembaga/i...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
RINGKASAN - Lembaga negara dapat bersengketa karena sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ket...
Mahkamh Konstitusi adalah lembaga Negara yang dibentuk oleh Pasal 24 UUD NRI 1945 dengan salah satu ...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...
Setelah perubahan UUD 1945 terutama pada Bab Kekuasaan Kehakiman terbentuklah 2 (dua) lembaga negara...