PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAEARAH TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN WAJIB DALAM LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD). Karakteritik pemerintah daerah yang digunakan meliputi: size, kewajiban, umur, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), status daerah, lokasi pemerintahan daerah, jumlah anggota DPRD, intergovernmental revenue, tingkat kemandirian, dan kemakmuran daerah. Penenlitian ini berfokus pada pengungkapan wajib dalam LKPD yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).Dari 467 Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia, hanya 76 sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Hasil Statistik deskriptif menunjukan bahwa nilai rerata pengungkapan wajib pemerintah daerah di Indonesia adalah 54.14%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya taat terhadap Standar Akuntansi Pemerintah Daerah. Hasil analisis regresi menunjukan bahwa umur pemerintah daerah, status daerah, intergovernmental revenue, tingkat kemandirian keuangan, dan kemakmuran berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan masukan untuk pemerintah, khususnya para pembuat kebijakan dan peraturan. Implikasinya, pemerintah daerah harus meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan wajib terhadap SAP, serta perlu adanya sistem reward terkait dengan kapatuhan pengungkapan wajib. Kata kunci: pengungkapan wajib, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karakteristik pemerintah daerah