PENOLAKAN WALHI(WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA) TERHADAP KERJASAMA INDONESIA-AUSTRALIA DALAM KALIMANTAN FORESTS AND CLIMATE PARTNERSHIP

Pemanasan global yang memicu perubahan iklim telah menjadi ancaman serius kehidupan di muka Bumi. Kenaikan suhu permukaan Bumi menyebabkan es kutub meleleh semakin cepat, memicu kenaikan muka air laut, dan pada akhirnya menenggelamkan pulau-pulau kecil dan mengusir penduduk di pesisir pantai. Meskipun secara internasional telah dilakukan upaya bersama yang telah terwujud dalam kesepakatan-kesepakatan internasional (Protocol Kyoto dan United Nations Framework Convention on Climate Change). Namun, tanda-tanda pengurangan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim belum juga berkurang. Kalimantan Forest and climate partnership merupakan sebuah kemitraan percontohan REDD-Plus terbesar dan terdepan di Indonesia. Melalui kemitraan ini Indonesia-Australia bertujuan untuk mendukung dan memberi informasi kepada perundingan internasional REDD+ di bawah UNFCCC dengan memperlihatkan bagaimana implementasi REDD+ dilapangan. Proyek percontohan ini dilaksanakan di lahan yang masih berhutan dan daerah gambut rusak yang berada di Kalimantan Tengah. Indonesia berkepentingan melaksanakan kesepakatan internasional tentang mitigasi dan penangulangan perubahan iklim. Juga melaksanakan pembangunan nasional yang membutuhkan sumberdaya alam sebagai motor pengeraknya. Semua itu harus berjalan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan semua kelompok kepentingan lainya yang terkait. Menurut WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Kerjasama Australia-Indonesia terkait perubahan iklim dalam Kalimantan Forest Carbon Patnership dinilai sebagai hal yang bukan merupakan solusi perubahan iklim karena hal tersebut merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab negara maju atas aktivitas industrinya. Selain itu program ini tidak tersosialisasikan dengan baik pada masyarakat sekitar wilayah proyek. Proyek ini juga tidak secara pasti menjelaskan tentang hak-hak masyarakat lokal (masyarakat adat) yang mengakibatkan terjadinya potensi konflik dikemudian hari. Persoalan semakin tidak terkendali ketika program Indonesia-Australia Kalimantan Forest And Climate Partnership tidak tersosialisasikan dengan baik terutama kepada masyarakat sekitar wilayah proyek (masyarakat adat). Selain itu program ini juga tidak menyebutkan secara pasti tentang hak-hak masyarakat lokal disekitar kawasan proyek yang mengakibatkan terjadinya potensi konflik. Sikap masyarakat adat tersebut mendapat dukungan penuh dari WALHI. Dukungan itu berupa kampanye dan sosialisasi serta pendampingan hukum. Pengalangan dukungan yang dilakukan WALHI bukan saja ada di dalam negeri tetapi juga di luar negeri khususnya di Australia