PERILAKU OPORTUNISTIK LEGISLATIF DALAM PENGANGGARAN DAERAH (Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik)

Pelaksanaan dari otonomi daerah di Indonesia yang berdasarkan undangundang No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka peluang penelitian dari perilaku oportunistik dalam penganggaran daerah. Legislatif adalah badan pembuat dari undang-undang, sedangkan eksekutif adalah pelaku dan wakil dari pemilih/ rakyat. Asimetri/ perbedaan kedudukan diantara badan eksekutif dan legislatif tidaklah berarti ketika legislatif menggunakan wewenang yang dimiliki dalam penganggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap perilaku oportunistik legislatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2006-2011. Metode analisis data digunakan dengan menggunakan uji Regresi Linier Berganda. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa: 1. Legislatif adalah sebagai wakil dari pemilih yang berperilaku oportunistik dalam proses penganggaran, 2. Banyaknya PAD dan transfer Dana Perimbangan berpengaruh positif pada sikap oportunistik legislatif, dan 3. Anggaran digunakan legislatif sebagai “jalan” dalam kecurangan politik. Kata kunci: otonomi daerah, eksekutif, legislatif, anggaran, hubungan keagenan, perilaku oportunisti