UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENANGANI KRISIS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Hubungan Internasional Abstrak Skripsi Paulus Anggie Suko Aji 151070044 UPAYA DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENANGANI KRISIS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA Skripsi ini akan membahas tentang krisis senjata nuklir Korea Utara yang nantinya ditangani oleh Dewan Keamanan PBB selaku badan terkuat yang berwenang menjaga keamanan dan perdamaian internasional. Krisis senjata nuklir Korea Utara yang terjadi merupakan kelanjutan dari perang Korea yang membawa dua kekuatan besar yakni AS dan US yang hanya terselesaikan dengan gencatan senjata. Akhir dari Perang Korea ini meninggalkan sisa pengaruh dua kekuatan besar di dua Korea yakni Korea Utara yang bersekutu dengan Uni Soviet dan Korea Selatan yang bersekutu dengan Amerika Serikat. Pasca gencatan senjata Korea Utara tahun 1960-an di bawah sekutu Uni Soviet membangun instalasi nuklir. Pada puncaknya pada 5 Juli 2006 Korea Utara mampu meluncurkan uji coba penembakan tujuh rudal balistik (Scud, Rodong, Taepodong-2) yang melintasi dan empat rudal di antaranya jatuh di wilayah teritorial Jepang, dua rudal lagi jatuh di perairan teritorial Rusia. Hal ini mendapat kecaman dan Dewan Keamanan PBB memberikan resolusi 1695 pada 15 Juli 2006. Di susul pada 9 Oktober 2006 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklirnya di bawah tanah dengan kedalaman 235 km di timur laut Pyongyang yang kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1718 pada 14 Oktober 2006. Pada 25 Mei 2009 Korea Utara kembali meluncurkan nuklirnya dan hal ini ketiga kalinya Korea Utara mengancam keamanan dan perdamaian internasional, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi 1874 pada 12 Juni 2009 dengan memberikan sanksi ekonomi 2 dan embargo senjata yang lebih keras. Upaya dengan pemberian sanksi militer dan ekonomi ini tidak mengurungkan niat Korea Utara dalam mengembangkan nuklirnya. Hingga akhirnya Dewan Keamanan PBB mengharuskan Korea Utara untuk kembali ke perundingan enam negara (Six Party Talks) guna mencapai titik temu dari permasalahan ini. Upaya Dewan Keamanan PBB ini mengalami pasang surut sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini Korea Utara masih terus mengupayakan mengembangkan program nuklirnya walaupun mengalami berbagai persoalan yang dihadapi mulai dari dikucilkan dunia internasional, masalah kelaparan internal Korea Utara, pembekuan keuangan dan pelarangan masuknya warga negara Korea Utara ke negara tetangganya