REVISI PERJANJIAN COTONOU ANTARA UNI EROPA DENGAN AFRIKA SELATAN TAHUN 2011

Sebagai sebuah organisasi internasional yang tingkat integrasinya paling maju, Uni Eropa mulai memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia hubungan internasional. Pasca Apartheid hubungan Uni Eropa dengan Afrika Selatan meningkat. Karena meningkatnya hubungan Uni Eropa dengan Afrika Selatan pada pasca apartheid, dibentuk kerjasama Kemitraan Uni Eropa dan Afrika Selatan pada tahun 1975. Kerjasama ini adalah Konvensi Lome yang dimana setelah berlangsung 25 tahun, Uni Eropa dan Afrika Selatan membicarakan dan membetuk landasan baru yaitu Perjanjian Cotonou. Akan tetapi, Perjanjian Cotonou tahun 2005 ini kurang efektif karena tidak adanya perubahan dalam memberantas kemiskinan, perlindungan, dan pembangunan ekonomi. Sehingga pada tanggal 19 Maret 2010, Uni Eropa dan Afrika Selatan merevisi lagi yang dimana ada beberapa perubahan yang terjadi dalam Perjanjian Cotonou itu sendiri. Perubahan ini dapat dilihat dari ditambahnya kerjasama dalam bidang perdamaian dan keamanan baik dalam perbatasan maupun di luar perbatasan, dan ingin mencapai 83 tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDGs). Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, Uni Eropa dan Afrika Selatan merevisi Perjanjian Lome melalui Perjanjian Cotonou tahun 2010 karena ada dua faktor yaitu: Pertama, karena adanya kepentingan Uni Eropa itu sendiri dan sebaliknya Afrika Selatan juga mempunyai kepentingan kepada Uni Eropa. Kepentingan dari Uni Eropa adalah ekspor batu bara dan emas, berlian, platinum, logam, batu bara atau minyak, mineral Afrika Selatan semakin meningkat ke Uni Eropa (kepentingan ekonomi). Uni Eropa juga menerapkan strategi untuk mencapai Millenium Development Goals di Afrika Selatan. Untuk menerapkan strategi MDGs ini, Uni Eropa memberikan bantuan kepada Afrika Selatan agar target tercapai pada tahun 2015. Kepentingan Afrika Selatan terhadap Uni Eropa adalah Uni Eropa mendukung dan mengembangkan tata kelola pemerintahan Afrika Selatan (tujuan politik), tujuan ekonomi (integrasi ekonomi, modal dan jasa), dan tujuan pembangunan yaitu untuk mengurangi dan membrantas kemiskinan, dan pencapaian Millenium Development Goals. Bantuan dan kebijakan Uni Eropa dalam meningkatkan perdamaian dan keamanan baik di dalam perbatasan maupun di luar perbatasan. Kepentingan Uni Eropa dengan Afrika Selatan ini dapat memperkuat kerjasama di kedua belah pihak jika adanya solidaritas bersama. Kedua, Untuk mencapai tujuan pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDG), Uni Eropa dan Afrika Selatan melakukan upaya yaitu peningkatan pendidikan, fasilitas kesehatan, pengurangan kemiskinan, perdamaian dan keamanan ditingkatkan, dan menjamin migrasi. Untuk mempercepat pencapaian Millenium Development Goals tersebut, yaitu: (1) untuk mengurangi kemiskinan, Uni Eropa mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi laki-laki dan perempuan tanpa membedakan status gender, pembangunan desa dan meningkatkan produktivitas pertanian. (2) peningkatan pendidikan bagi anak-anak dengan cara memberikan sekolah gratis bagi anak yang kurang mampu dan meningkatkan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarananya. Ketiga, mengurangi angka kematian ibu dan anak, mengurangi penyebaran HIV, Malaria dan TBC dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan dan farmasi yang dimana dapat mengobati penyakit tersebut. Keempat, menjamin kelestarian lingkungan, dengan cara peningkatan air minum yang bersih dan mengurangi kawasan kumuh bagi penduduk. Uni Eropa menerapkan kebijakan luar negerinya dalam kerjasamanya dengan Afrika Selatan. Kebijakan tersebut adala Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Tata Kelola Pemerintah yang baik. Dalam mendukung pencapaian Millenium Development Goals tahun 2015, Afrika menerapkan kebijakan luar negerinya dengan memberi bantuan kepada Afrika Selatan. Kedua faktor di atas inilah yang mengakibatkan Uni Eropa dan Afrika Selatan merevisi lagi Perjanjian Cotonou pada tahun 2010. Kedua faktor tersebut cukup mewakili aspirasi warga Afrika Selatan dan Uni Eropa dan cukup merepresentasikan alasan-alasan merevisi Perjanjian Cotonou 2010 demi tujuan pembangunan millenium