KEBIJAKAN PEMERINTAH FILIPINA DALAM MENANGANI GERAKAN SEPARATIS MORO DI MINDANAO

Banyak negara di dunia ini terdapat gerakan separatis yang menuntut pemisahan diri, termasuk Filipina. Kepincangan sosial, ekonomi dan politik antara penduduk di Utara dan Selatan Filipina menjadikan perselisihan diantara keduanya. Filipina menghadapi gejolak keamanan yang tidak stabil diwilayah salatan, disebabkan etnis moro yang mengingikan pemisahan diri dari pemerintah Filipina dan ingin mendirikan negara merdeka di wilayah Mindanao Filipina bagian Selatan. Faktor yang melatar belakangi berkembangnya separatis Moro ialah: sejarah kolonial, penyatuan paksa kelompok Muslim ke dalam khatolik Filipina, penjajahan tanah air Moro dan pengambilan aset-aset kekayaan sumber daya alam tanpa bagi hasil yang adil menjadi pemicu gerakan pemisahan diri Moro dari Filipina. Gerakan terorganisir muncul pertama kali adalah MIM pada tahun 1968 yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi umat Islam, dilanjutkan dengan MNLF dipimpin oleh Nurulhaj Musuari dilatar belakangi pada kekuatan islam yang menuntut adanya otonomi khusus di wilayah Moro Mindanao, gerakan ini dapat menarik 3 dukungan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI untuk membantu mereka dalam melancarkan seranganya kepada pemerintah Filipina. Perjanjian damai dibentuk pemerintah dengan MNLF dan OKI sebagi Mediator. Sebagai hasil yang dicapai terbentuknya Tripoli Agreement yang ditandatangani 1976 dan Peace Agreement 1996. Muncul perpecahan dikalangan elit-elit pemberontak Moro yang tergabung dalam MNLF, dan melahirkan kelompok-kelompok separatis baru, seperti MILF dan Abu Sayyaf. Gerakan MILF pimpinan Salamat Hashim memiliki cita-cita mendirikan negara Islam di Filipina Selatan dengan tujuan memperoleh kembali kemerdekaan yang dirampas dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri melalui perjuangan secara damai. Abu Sayyaf memiliki jaringan dengan organisasi teroris internasional, gerakan ini diarahkan pada orang-orang Khatolik di Filipina selatan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka. Dalam perkembanganya pemerintah Filipina berupaya membuat kebijakan untuk mengatasi gerakan separatis Moro dengan berbagai kebijakan yaitu: Pertama, memberikan Otonomi khusus sebagai pelaksanaan final dari perjanjian Tripoli. Otonomi khusus Bangsa Moro merupakan hak istimewa yang diberikan pemerintah Filipina untuk wilayah Mindanao. Otonomi tersebut meliputi pembagian wilayah yang mencakup 13 provinsi dan 9 kota, pembagian kekuasaan berupa kutipan pajak dan kewenangan untuk mengontrol sumber daya alam di Filipina bagian Selatan, dan kewenangan legislatif yang berupa pemberian wewenang kepada pemerintah lokal Moro untuk mengatur pemerintahan daerahnya sendiri yang bertanggung jawab langsung pada presiden. Kedua, meningkatkan keamanan masyarakat, Moro dianggap sebagai gerakan pemberontak terhadap pemerintah yang melakukan angka kejahatan tinggi di Filipina. Dengan itu pemerintah Filipina bersiaga mempersiapkan pasukan keamanan yang bernama AFP. Penambahan dilakukan untuk menjaga kestabilan dan keamanan warga diwilayah Mindanao. Kemudian kebijakan pemerintah yang ketiga adalah intervensi yang berupa pemaksaan terhadap pemimpin MILF untuk dapat mengakhiri pemberontakan dan pelatihan keterampilan militer. Pemerintah akan memberi sanksi tegas terhadap setiap anggota yang ditemukan telah melakukan latihan dan terlibat melakukan tindak kekerasan terhadap warga sipil. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menghadapi beberapa hambatan dalam menyelesaikan konflik dengan separatis Moro. Hambatan pertama, campur tangan dari Libya dan OKI telah menambah dinamika konflik penyelesaian masalah dengan separatis Moro. OKI yang memiliki dasar memperjuangkan kepentingan umat islam telah mengakui MNLF sebagai bagian dari resolusi OKI dan mitra terdekat OKI. OKI mengancam akan mengembargo pasokan minyak terhadap Filipina jika tidak segera mengiyakan perintah OKI, tekanan yang diberikan OKI pada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan otonomi khusus dan juga ancaman dari OKI membuat pemerintah tidak bisa menolak permintaan tersebut mengingat ketergantungannya terhadap negara-negara pengekspor Minyak OPEC yang merupakan anggota OKI. Hambatan yang kedua, adanya isu ancaman terorisme yang menyebabkan proses perdamaian tak kunjung usai. Gerakan separatis Moro MILF dan Abu Sayyaf telah tergabung dalam jaringan teroris internasional Al-Qaida dan Jamaah Islamiah(JI). Keberadaan gerakan separatis Moro di Filipina menjadikan sasaran yang nyaman karena gerakan tersebut membutuhkan banyak dukungan baik sumber daya manusia maupun sember dana dari para donatur. Sehingga menjadi jalan yang sangat mudah bagi anggota teroris untuk masuk kedalamnya. Hubungan yang dijalin MILF dapat diketahui dari pelatihan penggunaan pelucutan granat, mortir, senjata antitank da