HAK ASASI MANUSIA DALAM POLITIK LUAR NEGERI :(STUDI KASUS HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT INDONESIA DASAWARSA 1990 AN

Hilangnya ancaman komunisme internasional sebagai konsekuensi kekalahan Uni Soviet dalam Perang Dingin, telah memaksa AS untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakannya terhadap negara-negara yang sebelumnya sangat dimanjakan oleh bantuan luar negeri, seperti halnya Indonesia. AS yang selama Perang Dingin tampak hegitu toleran terhadap berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, menjadi sangat kritis dan bahkan tidak jarang menekan dengan mengancam untuk mencabut berbagai fasilitas yang telah diberikan ke Indonesia begitu Perang Dingin berakhir. Penelitian ini dimaksudkan untuk mencari faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan AS begitu menghiraukan isu hak asasi manusia (HAM) dalam hubungannya dengan Indonesia pada dasawarsa 1990-an, dan bagimana pula AS mempergunakan isu HAM untuk menekan Indonesia. Kemudian penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana reaksi Indonesia dalam menghapi tekanan-tekanan yang terkait dengan praktek HAM di dalam negeri. Sikap dan strategi seperti apa yang diambil oleh Indonesia. Berdasarkan data kepustakaan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa hilangnya ancaman komunisme internasional dan kepentingan pemenuhan kebutuhan ekonomi domestik merupakan dua hal pokok yang telah menyebabkan terjadinya perubahan sikap AS terhadap Indonesia dalam persoalan praktik HAM. Meskipun Indonesia mengambil posisi dan dengan tegas menolak kondisionalitas HAM dalam bantuan luar negeri, namun Indonesia tetap mengembangkan sikap adaptif dan akomodatif dalam menghadapi tekanan dan kritik dari pihak luar, tentu saja dengan mengutamakan pertimbangan kepentingan nasional Indonesia. Kata kunci: Politik Luar Negeri, Pasca Perang Dingin, Kepentingan nasional, Hak-hak asasi Manusia, Bantuan Luar Negeri, adaptif dan akomodati