DAMPAK PERDAGANGAN BEBAS ASEAN – CINA BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA (Studi Kasus : Dampak pada Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia (TPT))

Pada tanggal 4 November 2002 diadakan penandatangan perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN – Cina yang diadakan di Phnom Penh, Kamboja, oleh para kepala negara ASEAN dan Cina. Peran dan keberadaan ASEAN bagi Cina kian penting dan strategis sehingga upaya kerjasama dan peningkatan hubungan bilateral kedua belah pihak akan terus ditingkatkan. Dalam pertemuan penandatanganan itu Cina menilai ASEAN adalah suatu kawasan yang sangat potensial, sehingga upaya peningkatan kerjasama dengan seluruh negara anggota sangat penting dan dengan bukti untuk pertama kali Cina mengangkat seorang dubes untuk ASEAN, sehingga hal itu bisa lebih fokus untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama bilateral berbagai bidang antara kedua belah pihak. Bagi Cina, ASEAN juga menjadi pasar ekonomi besar tersendiri karena total volume perdagangan dengan kawasan itu sebesar 10% dari total impor dan ekspor Cina, di samping ASEAN menjadi mitra dagang terbesar keempat bagi Cina. Dalam ASEAN Cina, negosiasi untuk goods dan dispute mechanism sudah selesai dilakukan pada 29 November 2004 sedangkan bidang service dan investasi belum dimulai. Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism telah ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN dan China pada tanggal 29 November 2004. Sedangkan implementasi penurunan/penghapusan tarif dilakukan melalui tiga cara, yaitu :Harvest Program (EHP) yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2004 secara bertahap dalam kurun waktu 3 tahun, sehingga pada 1 Januari 2006 tarif bea masuk produk-produk EHP menjadi 0%.  Normal Track, yang mulai diberlakukan penurunan/penghapusan tarif mulai tahun 2005 dan tahun 2010 menjadi 0% bagi Normal Track I, dan tahun 2012 menjadi 0% bagi Normal Track II untuk 400 pos tarif.  Sensitive Track/Highly Sensitive diberlakukan untuk 399 pos tariff atau 16,01% dari total impor yang terdiri dari 349 pos tarif produk sensitif dan 50 pos tarif. Bila dilihat dari dampak perdagangan bebas secara umum Pemberlakuan ACFTA terutama liberalisasi peran Tekstil membawa dampak negatif terhadap industri tekstil Indonesia. Liberalisasi tekstil menyebabkan peningkatan impor TPT dari China yang kemudian menyebabkan industri tekstil lokal (Indonesia) mengalami penurunan produksi, sehingga ekspor Indonesia ke Cina mengalami penurunan, sehingga secara tidak langsung juga berdampak pada penurunan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Program penurunan dan penghapusan tarif bea masuk berlaku efektif mulai tanggal 20 Juli 2005, dengan jadwal sebagai berikut: Tabel 1 Modalitas penurunan tarif Normal Track I Tariff Rate (x) 2005 2007 2009 2010 X > 20 20 12 5 0 15 < x < 20 15 8 5 0 10 < x < 15 10 8 5 0 5 < x < 10 5 5 0 0 X < 5 5 5 0 0 Sumber : ditjenkpi, “Implementasi penurunan tarif bea masuk dalam perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina”, http://www.ditjenkpi.go.id Logika kesepakatan perdagangan bebas yang dibangun dengan Cina tersebut, tidak lebih dari upaya Negara-negara maju dalam memperluas pangsa pasar produknya, yang mana disisi lain justru mematikan industri domestik Negara berkembang. Pemerintah ketika itu melontarkan 3 (tiga) alasan utama mengapa kesepakatan ACFTA ini diambil, yakni:  Pertama, penurunan dan penghapusan tarif serta hambatan nontarif di Cina membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan volume dan nilai perdagangan ke negara yang penduduknya terbesar dan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia.  Kedua, penciptaan rezim investasi yang kompetitif dan terbuka membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi dari Cina.  Ketiga, peningkatan kerja sama ekonomi dalam lingkup yang lebih luas membantu Indonesia melakukan peningkatan capacity building, technology transfer,dan managerial capability. Munculnya ACFTA sedikit banyak mendatangkan kerugian dibandingkan dengan manfaatnya, khususnya terhadap industri manufaktur dan tenaga kerja jika tak segera diantisipasi pemerintah. Artinya, ACFTA lebih mengarah pada implementasi zona baru prinsip liberalisme perdagangan yang akan menganggu pasar domestik dan mengancam konsumsi barang-barang produksi dalam negeri. Selama ini, produk dari Cina merupakan pesaing utama produk-produk lokal/domestik karena harganya jauh lebih murah. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya melakukan pengawasan pelabuhan impor untuk barang-barang dari Cina dan memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI), baik untuk produk impor maupun lokal, karena sebagian produk lokal kita dari segi kualitas tidak kalah dengan produk Cina. Hanya dari segi harga, kita tak mampu bersaing. Dari data yang ada, saat ini peredaran barang impor di tanah air telah mencapai 50 %, 40 % nya merupakan produk impor dari Cina. Dampak terburuk ACFTA, bila bea masuk sudah efektif berlaku 0 %, maka komposisi barang-barang impor diprediksi bisa melonjak mencapai 75 % dan produk-produk Cina menguasai 70 % nya. Jika hal ini dibiarkan dan tidak ada upaya penghambatan dari pemerintah, dikhawatirkan secara tidak langsung akan berdampak pada lapangan kerja karena akan terjadi alih profesi dari kalangan industriawan ke pedagang atau menjadi distributor. Tercatat hingga Desember 2009, pekerja formal di Indonesia hanya 32,14 juta orang (30,65 %) dari total angkatan kerja. Sementara jumlah pekerja informal mencapai 67,86 juta orang ( 69,35 %) dari total angkatan kerja di Indonesia sebanyak 113,83 juta orang