LATAR BELAKANG KRISIS POLITIK DI KENYA PASCA PEMILU 27 DESEMBER 2007

Kenya adalah sebuah negara bekas jajahan Inggris di Afrika Timur beribukota di Nairobi berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden merangkap sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah sedangkan kekuasaan legislative dibagi antara pemerintah dan parlemen. Rakyat Kenya seperti halnya sebagian besar rakyat negara-negara diAfrika, seperti mosaik yang terdiri dari 42 etnis dan berbicara dalam 58 bahasa. Dari 42 etnis tersebut terdapat 3 (tiga) etnis terbesar yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan yaitu Kikyu 22%, Luhya 14% dan Lou 13%. Presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan selama 5(lima) tahun.Disamping menerima jumlah terbanyak dalam istilah mutlak, kandidat Presiden juga harus memenangkan 25% atau lebih suara setidaknya pada 5 (lima) dari 8 (delapan) propinsi yang ada di Kenya (Nairobi area, Central, Coast, Eastern, North Eastern, Nyanza, Rift Valley, dan Western), sedangkan Wakil Presiden ditunjuk oleh Presiden.Banyak peristiwa yang terjadi di Kenya sesudah pemilihan umum (Pemilu). Pertikaian politik kedua kubu Mwai Kibaki dan Raila Odingasudah meluas dan mengarah pada penyerangan atas suatu kelompok suku. Mereka yang menjadi sasaran serangan merupakan para korban yang berasal dari etnis Kikuyu, yang juga merupakan kelompok etnis terbesar di Kenya serta beberapa etnis lainnya. Setidaknya lebih dari tiga ratus orang tewas sia-sia akibat konflik antara pendukung Presiden Mwai Kibaki dengan kelompok oposisi pimpinan Raila Odinga setelah pemilu Presiden di Kenya, 27 Desember 2007 lalu. Jumlah korban terbunuh yang terus bertambah sampai 6 Januari 2008 adalah diperkirakan 350 orang tewas dan mengakibatkan sebanyak 250.000 orang telah mengungsi ke tempat-tempat yang aman dari ancaman pembunuhan akibat kerusuhan politik pasca pemilu. Laporan tanggal 17 Januari 2008, korban tewas sudah mencapai lebih 600 orang dan mereka yang mengungsi sudah memasuki wilayah Uganda yang diperkirakan 6.000 orang. Etnis Kikuyu adalah etnis yang mendominasi kekuasaan di Kenya sebelum dan setelah merdeka dari Inggris tahun 1963. Apabila Mwai Kibaki ingin mengalihkan perseeruan dengan Raila Odinga menjadi perang etnis, niscaya dengan mudah dan cepat Mwai Kibaki bisa menggerakan etnis Kikuyu untuk menghadapi Raila Odinga dengan etnis Lou. Apalagi hubungan antara etnis Kikuyu dan Lou dikenal kurang harmonis sejak lama. Kenya tetap terpuruk meski dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini bisa dilihat dari tingginya angka kemiskinan, pengangguran, korupsi dan tingkat kriminal yang memicu kerusuhan sebagai akibat ketidakpuasaan terhadap pemerintah yang tidak memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat Kenya. Kinerja Presiden Mwai Kibaki mengecewakan rakyat setelah sempat menjadi tumpuan harapan rakyat setelah jatuhnya rezim Daniel T. Arap Moi pada pemilu tahun 2002 silam dimana pada rezim terdahulu praktek-praktek korupsi tumbuh subur karena banyak dilakukan oleh para oknum pejabat yang dekat 3 dengan Presiden Daniel T. Arap Moi yang sulit untuk ditindak oleh hukum karena lemahnya fungsi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan para oknum pejabat tinggi yang terlibat dalam serangkaian kasus korupsi yang merugikan negara sehingga keadaan ekonomi masyarakat Kenya terutama diluar etnis Kikuyu semakin miskin karena tidak adanya akses yang menunjang dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat etnis minoritas karena selalu di dominasi oleh etnis mayoritas dalam hal ini etnis Kikuyu sebaga penerima akses terbesar dalam hal kesejahteraan ekonomi serta politik dan militer yang sebagaian besar dikuasai oleh etnis Kikuyu. Adanya krisis di negara Kenya yang timbul sebagai akibat adanya isu-isu politik yang terpolarisasi, manipulasi politik, kesenjangan sosial dan ekonomi, tingginya angka kriminal serta kurangnya kesempatan ekonomi terkadang memicu pertikaian di Kenya selama pemilu berlangsung. Hal ini menyebabkan Kenya telah mengalami pengulangan kejadian yang hampir sama yang terjadi pada masa awal kemerdekaan tahun 1963. Peristiwa ini secara politis menginspirasi kekerasan etnis selama dan pasca pemilu Presiden 2007. Kekacauan pasca pemilu akibat dari adanya ketidak sepahaman diantara para peserta pemilu kadang kala terjadi dibanyak negara didunia yang menganut sistem demokrasi. Secara umum kebanyakan dari negara-negara berkembang merupakan daerah rawan konflik yang diakibatkan oleh peristiwa politik yaitu pemilu, hal tersebut terjadi karena negara-negara berkembang yang secara ekonomi maupun politik belum stabil dan siap untuk melaksanakan pemilu. Seperti halnya negara Kenya yang mengalami kekacauan yang kemudian menjadi suatu keadaan krisis yang belum pernah terjadi di beberapa pemilu sebelumnya pasca pelaksanaan pemilu pada 27 Desember 2007 silam, hal ini juga diakibatkan oleh adanya ketidak sepahaman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh ECK(Komisi Pemilu Kenya) serta adanya ketimpangan antara peserta pemilu yaitu incumbent dengan kompetitornya yang dalam hal ini menjadi pihak oposisi. Fenomena tersebut terjadi karena didasari oleh akar permasalahan yang sangat multi dimensional yang dari awal kemerdekaan hingga sebelum pemilu tahun 2007 belum sepenuhnya bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah sehingga pada saat setelah pelaksanaan pemilu Presiden Desember 2007 , tindakan kekerasan atau anarkisme mewarnai diantara para pendukung masing-masing peserta pemilu. Peristiwa ini dijadikan momentum dan juga sebagai titik balik terhadap lemahnya kehidupan berdemokrasi di Kenya yang terakumulasi daripada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelum pemilu Presiden hingga setelah pemilu dilaksanakan. Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government) yang merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern, selain itu pemilu sebagai prosedur demokrasi atau juga disebut Pemilu sebagai pesta demokrasi adalah untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat.5 Krisis politik yang terjadi di Kenya pasca pemilihan umum Presiden desember 2007 lalu tidak lepas daripada kinerja Presiden Mwai Kibaki selama memimpin Kenya dari tahun 2002 dan juga hasil akhir daripada referendum yang diselenggarakan pada tahun 2005 sebelumnya. Referendum yang merupakan keinginan pemerintah untuk berupaya mengamandemen konstitusi menimbulkan masalah di sebagian besar kalangan masyarakat Kenya pada umumnya. Dalam wacana yang digulirkan tersebut diartikan oleh sebagian besar masyarakat Kenya terutama dari pihak oposisi adalah upaya Mwai Kibaki untuk menguatkan posisinya sebagai Presiden menjelang pemilihan umum diselenggarakan pada 27 Desember 2007. Wacana perubahan konstitusi tersebut dinilai oleh pihak oposisi sebagai bagian dari cara ataupun upaya untuk memperkokoh kedudukan yang dilakukan oleh Mwai Kibaki sebagai Presiden Kenya, dan hal ini juga yang memunculkan aksi dan reaksi dari oposisi yang dipimpin oleh Raila Odinga untuk membentuk Orange Democratic Movement (ODM). ODM yang dipimpin oleh Raila Odinga berhasil meyakinkan masyarakat Kenya untuk tidak setuju terhadap usulan pemerintah yang bermaksud untuk merubah konstitusi karena dianggap sarat dengan kepentingan-kepentingan politik untuk golongan tertentu. Hasil daripada referendum tersebut adalah adanya penolakan dari mayoritas masyarakat Kenya terhadap wacana perubahan Konstitusi yang diajukan oleh pemerintah. Referendum yang dalam pelaksanaannya diberi simbolsimbol yaitu simbol banana untuk yang setuju diadakannya perubahan terhadap 6 konstitusi tahun 1963 sedangkan yang menolak terhadap dirubahnya konstitusi menggunakan simbol orange. Kata konstitusi berarti pembentukan, yang berasal dari kata kerja yaitu constituer dalam bahasa Perancis yang berarti membentuk, yang dibentuk adalah negara, dengan demikian konstitusi mengandung makna awal adalah permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Konstitusi memuat suatu aturan pokok yang fundamental mengenai sendi-sendi utama untuk menegakkan suatu pondasi bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kokoh, kuat dan tidak mudah runtuh agar bangunan atau pondasi negara tetap tegak berdiri. Konstitusi Kenya telah dibuat pada tahun 1963 dengan nama Konstitusi Federal, akan tetapi setahun kemudian pada tahun 1964 mengalami perubahan menjadi Konstitusi Republik oleh Presiden saat itu yaitu Jomo Kenyatta hal ini dilakukan karena disebabkan oleh pembubaran partai KADU (Kenya African Democratic Union)yang kemudian bergabung kedalam partai KANU (Kenya African National Union) sehingga pemerintahan di Kenya hidup tanpa adanya oposisi dimana oposisi disini berfungsi untuk mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama anggota perwakilan rakyat yang duduk di dewan perwakilan rakyat Kenya. Konstitusi Kenya pada tahun 1969 direvisi kembali dan menetapkan bahwa sistem pemilu di Kenya secara de-facto menggunakan sistem partai tunggal, hal tersebut dikarenakan oleh partai yang menjadi pemenang pemilu saat itu (KANU) begitu dominan sejak 1963 hingga 1969 hingga partai saingan 7 KANU memutuskan untuk bergabung walaupun belum secara de jure ini membuktikan bahwa partai KANU begitu mendominasi politik di Kenya. Pada tahun 1982 Presiden Daniel T.A. Moi bersama-sama dengan anggota legislatif mengumumkan legislasi baru bahwa secara de facto dan de jure sistem pemilu Kenya menjadi sistem satu partai secara sah. Pada tahun 2005 wacana perubahan konstitusi ini diusulkan oleh pemerintah dikarenakan konstitusi yang lama tidak memberikan kontribusi yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat Kenya, sehingga karena desakan yang kuat dari para elit di pemerintahan maka perubahan atau amandemen konstitusi dirasakan perlu dilakukan. Referendum konstitusi Kenya 2005 diadakan pada tanggal 21 November 2005. Banyak pejabat pemerintah, termasuk Presiden Mwai Kibaki, telah berkampanye untuk memilih 'Ya' Meskipun meningkatnya jumlah pemilih yang melek huruf di Kenya (74%), suara biasanya menggunakan simbol dan teks untuk menunjukkan calon yang disukai. Jadi, mereka yang mendukung konstitusi ditugaskan simbol pisang, sementara oposisi ditugaskan jeruk sebagai sarana mereka representasi. Referendum dibagi Kenya dan mendorong kekerasan antara pendukung Orange dan pisang; sembilan orang meninggal selama masa kampanye yang tersebar di beberapa bulan, namun proses itu sendiri adalah damai. Postulat Machiavelli yang mengatakan, politik akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan kekuasaan; mulai dari cara-cara yang sesuai dengan norma-norma, hingga cara-cara yang buruk yang melanggar norma, bahkan caracara yang kejam dan tidak manusiawi pun dilaksanakan. Inti pemikiran politik Machiavelli adalah kekuasaan, bagaimana kekuasaan ini diraih dan dipertahankan. 8 Sumber kekuasaan bagi Machiavelli adalah negara, oleh karena itu negara dalam pandangannya memiliki kedaulatan dan kedudukan tertinggi. Namun pemikirannya mengenai bentuk negara ini bukanlah negara demokrasi seperti yang sedang menjadi kecenderungan sekarang ini. Inti dari perhatian Machiavelli tentang bentuk negara ini adalah, kekuasaan despotik, kolonial, dan aneksasi. Pemikiran ini tampaknya sudah tidak bisa dipakai karena sangat bertentangan dengan demokrasi dan kesamaan derajat antara bangsa-bangsa. Selain itu, sebagian pemikirannya tampak diwarnai ide kekerasan, kelicikan, dan egoisme dalam rangka meraih dan mempertahankan kekuasaan. Namun apakah seluruh pemikirannya sudah tidak sesuai zaman dan tidak terpakai lagi. Apakah sebenarnya masih ada, paling tidak unsur-unsur pemikirannya yang masih bisa diterapkan dalam praktek negara demokrasi. Sebenarnya tidak seluruh pemikiran Machiavelli tidak terpakai lagi. Banyak unsur-unsur pemikirannya yang bisa diterapkan dalam praktek negara demokrasi. Tentu saja ajaran-ajarannya tentang kekerasan seperti menumpas habis seluruh keluarga penguasa lama, bertindak jahat jika diperlukan, sudah tidak bisa dipraktekan lagi. Namun ajaran-ajaran lainnya dalam hal strategi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, sejauh masih dalam koridor peraturan perundangan yang berlaku, tentu saja masih layak untuk dipraktekkan. Kekuasaan menurut Machiavelli merupakan alat yang mengabdi pada kepentingan negara. Kekuasaan, dalam hal ini kekuasaan militer, juga merupakan dasar negara yang utama, bahkan melampaui hukum. Oleh karena itu, ajaran 9 Machiavelli dinamakan ajaran tentang “kepentingan Negara” (staatraison). Jadi, negara adalah tujuan akhir dari kekuasaan. Bahkan demi tujuan akhir tersebut, Machiavelli mengabaikan tujuan-tujuan lainnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kebaikan bagi warga negara. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan etika kekuasaan di negara demokrasi dimana rakyat adalah tema sentral dari kekuasaan. Namun ada unsur pemikiran Machiavelli yang masih relevan dengan konteks negara demokrasi, yaitu dalam hal bagaimana meraih kekuasaan. Seseorang dapat meraih kekuasaan, menurut Machiavelli apabila dalam dirinya terdapat dua hal, yaitu, keberuntungan (fortuna) dan kecerdikan (virtu). Keberuntungan menentukan separuh dari dapat diraihnya kekuasaan, separuh lainnya, atau hampir sebanyak itu, ditentukan oleh kecerdikan individu tersebut. Digambarkan olehnya bahwa manusia harus mempersiapkan diri dengan virtunya agar ketika “banjir” keberuntungan itu datang, dia telah siap untuk menghadapinya dan menggunakan keberuntungan tersebut sebaik-baiknya demi meraih kekuasaan. Ada kecenderungan bahwa orang yang kekuasaannya lebih didasarkan pada kecerdikan, lebih kuat kedudukannya. Semakin orang tidak mengandalkan keberuntungan, akan semakin kuat kedudukannya. Sebaliknya, orang yang meraih kekuasaan lebih karena keberuntungan sehingga didapatkannya tanpa usaha keras, akan mengalami kesulitan besar dalam usahanya mempertahankan kekuasaan. Mempertahankan kekuasaan dalam era demokrasi pun banyak unsur pemikiran Machiavelli tentang mempertahankan kekuasaan yang layak untuk dipakai, namun tentunya dengan penyesuaian berupa penghalusan cara-cara 10 tindakan. Misalnya, pemikirannya tentang seorang penguasa harus mengetahui bagaimana menggunakan sifat manusia dan sifat binatang, dan bahwa menggunakan salah satu tanpa yang lainnya tidak akan dapat bertahan. Kedua sifat ini memang harus dimiliki penguasa. Kekacauan pasca terjadinya di pemilihan umum pada Desember 2007 telah membuka mata dunia bahwa tidak ada system pemirintahan dunia ini yang sempurna dan juga individu-individu yang yang memegang kekuasaan belum sepenuhnya memahami dalam-dalam arti sebuah kata demokrasi dimana mereka berlomba-lomba menghalalkan segala cara untuk menuju ataupun mempertahankan yang sering kita sebut dengan kekuasaan. Masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah yang disebutkan diatas tadi bukan hanya tugas pemerintah saja akan tetapi membutuhkan peran dari semua lapisan masyrakat untuk bersama-sama membangun Kenya menjadi lebih baik terlepas dia berasal dari etnis yang superior ataupun yang inferior melainkan satu tujuan membangun Kenya yang lebih baik. Jadi antara nilai dan harapan haruslah berbanding sama sehingga tingkat objektivitas tidaklah menjadi timpang sehingga kesenjangan yang ada di masyarakat dapatlah ditekan se-minimal mungkin sehingga potensi-potensi konflik di kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan suatu bangsa dapat dihilangkan dengan mensejajarkan disparitas yang selama ini terjadi antara masyarakat/ golongan/ kelompok yang superior dengan masyarakat/golongan/kelompok yang inferior sehingga menjadikan bangsa tersebut sebagai bangsa yang kuat karena berusaha menghilangkan kesenjangan yang ada dengan memandang suatu perbedaan sebagai keuntungan bukan memandang suatu perbedaan sebagai hambatan dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Untuk itu setiap pemimpin yang merupakan sebagai pembuat kebijakan yang akan menentukan kemana arah suatu perjalanan suatu bangsa haruslah berpikir arif dan bijaksana dalam mengel