LATAR BELAKANG DEMONSTRASI DI IRAN PASCA PEMILIHAN PRESIDEN DI IRAN 2009

Pada era globalisasi sekarang ini muncul beberapa isu internasional antara lain demokrasi, kelestarian lingkungan hidup dan penegakan HAM (hak asasi manusia). Sampai dengan tahun 2009 ternyata masih banyak negara yang terkendala dalam menegakan HAM, bahkan beberapa negara dunia terlibat dalam aksi kekerasan terhadap masyarakatnya, dimana ini menurut persepsi negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat merupakan bentuk pelanggaran HAM serius. Kasus yang sama dengan uraian di atas ternyata terjadi di Iran. Pada tahun 2009 saat Iran dipimpin oleh Mahmud Ahmadinejad kasus kekerasan terjadi yang dilakukan oleh pasukan pemerintah terhadap kelompok demonstran. Kasus ini berdampak pada penangkapan, pemukulan bahkan terdapat korban jiwa dalam aksi pelanggaran HAM ini. Latar belakang pelanggaran HAM tahun 2009 dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden yang berhasil dimenangkan oleh kubu Ahmadinejad. Bagi kelompok oposisi kemenangan tersebut diwarnai oleh aksi kecurangan, baik saat pelaksanaan pemilu ataupun saat perhitungan suara. Kemudian ini memunculkan aksi demontrasi dan kemudian ditanggapi oleh pemerintah secara represif dengan pengerahan fisik pasukan militer dan kepolisian Iran. Berdasar pada uraian di atas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dan memilih judul tentang ”Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) Pasca Pemilihan Presiden di Republik Islam Iran Tahun 2009”. Penulis juga berpendapat bahwa tema ini masih menjadi isu internasional yang mengemuka (up to date) karena terjadi pada tahun 2009 sehingga masih relevan sebagai judul kajian penelitian. Apabila ditinjau dari dinamika politik dan pemerintahan maka negara ini memiliki spesifikasi yang unik, dimana keberadaan seoarng imam agung (pemimpin agama) juga memiliki pengaruh taktis dan strategis bagi penyelenggaraan negara. Dilihat dari persepsi sosial, Iran merupakan negara yang cenderung mono-kultur. Etnis Iran di dominasi oleh etnis Persia dan etnis-etnis lainnya yang juga merupakan pemeluk agama Islam. Meskipun Iran menjalankan syariah, namun negara ini cenderung inklusif dan terbuka terhadap masalah-masalah sosial kemanusiaan. Pada tahun 2004-2009 terjadi fenomena yang menarik, dimana Mahmud Ahmadinejad berhasil memenangkan pemilu menyingkirkan rival terberatnya Houssin Mousavi. Dalam perkembangannya hasil pemilu tersebut dianggap sarat akan kecurangan.Inilah yang malatarbelakangi gerakan masa secara masif pada tahun 2009. Iran merupakan salah satu negara di wilayah yang terletak di wilyah Timur-Tengah yang memiliki dinamika sosial-politik yang menarik. Pada tahun 2009 Iran dihadapkan pada persoalan protes pemilu yang dilakukan oleh kelompok masyarakat oposisi untuk menekan kubu Ahmadinejad untuk bertanggung jawab dalam serangkaian aksi kekerasan pasca pemilu tersebut Banyak kalangan menilai bahwa pelaksanaan Pemilu di Iran kali ini sudah baik. Terpilihnya Mahmoud Ahmadinejad menjadi Presiden Iran setelah memenangkan pemilihan tersebut menjadi contoh yang baik bagi sebuah demokrasi. Menurutnya, kemenangan Presiden incumbent Ahmadinejad dalam pemilu dengan perolehan suara 63% berkat dukungan dari sebagian besar warga miskin dan kaum konservatif Iran. Kalau kemenangan Ahmadinejad masih menuai protes melalui aksi demo dari pihak lawannya, itu hal yang wajar. Mier Hossein Mousavi, kandidat yang memprotes hasil pemilu adalah mantan perdana menteri moderat yang dikenal pro Barat. Ahmadinejad sebelumnya memang terkenal sebagai pemimpin yang populer di mata rakyat. Terpilihnya ia pada pemilu sebelumnya, disambut gembira dan optimis oleh kalangan pengamat dunia, karena paling tidak ia ‘berhasil’ memutus dominasi kaum mullah (ulama) Iran di jagad politik Iran. Kemenangan Ahmadinejad saat itu bahkan nyaris tanpa biaya, hanya beberapa pamflet sablon yang menjadi iklan kampanyenya saat itu. Selama memimpin Iran sampai pada pemilu 12 Juni 2009, ia juga tercatat cukup ‘berwibawa’ dimata dunia. Lepas dari berbagai kekurangannya dalam membangun ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kemenangannya pada pemilu 2009 lalu banyak didukung oleh warga miskin yang memang menginginkannya tetap menjadi presiden. Kemenangan tersebut juga berarti bahwa kaum konservatif anti-Barat masih mendapatkan tempat dan dukungan besar dari warga muslim. Pada pemilu Iran kali ini, ada dua kubu besar yang saling bersaing memperebutkan kemenangan. Yaitu Ahmadinejad dari kubu Al-Muhafizin (konservatif) dan Mier Hossein Mousavi dari kubu al-islahiyin (reformis). Saat penghitungan telah mencapai 80% dari total suara yang sah, Presiden dari kubu Al-Muhafizin (konservatif) itu telah mengantongi 65% suara yang tidak mungkin terkejar oleh saingan terdekatnya Mier Hossein Mousavi dari kubu Al-Islahiyin (reformis) yang meraih hanya 32% suara. Sisa suara diraih oleh dua pesaing lainnya yang sebelumnya memang di luar persaingan, yakni Mohsen Rezai, mantan Kepala Garda Revolusi Iran, dan Mehdi Karoubi, mantan Ketua Parlemen Iran. Pengumuman resmi yang disampaikan Mendagri Iran, Sadiq Mahsouli, tidak terlalu jauh dari hasil penghitungan sementara. Ahmadinejad tetap unggul mutlak dengan meraih 62,6% suara pemilih, Mousavi meraih 33,75%. Pemilihan Presiden ke-10 ini merupakan terbesar yang diwarnai persaingan "panas" antara dua kubu tersebut. Dari 46 juta penduduk Iran yang memiliki hak pilih, yang telah terdaftar dari sekitar 70 juta jiwa total penduduk negeri itu, sebanyak 39 juta orang menggunakan hak pilih mereka (84,7%) sehingga angka ini sebagai rekor terbesar dalam sejarah pilpres di negeri Persia itu sejak revolusi Islam 1979. Oleh pemerintah demonstrasi secara masif kemudian dihadapi oleh pemerintah Iran secara represif. Tindakan yang tidak populer ini karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM dan demokrasi. Tindakan ini tentunya dipilih oleg rezim Mahmud Ahmadinejad secara sadar dan rasional. Alasan pertama bagi terjadinya bentuk pelanggaran HAM adalah munculnya kelompok reformis di Iran. Bagi sebagian besar kalangan pemimpin dunia, termasuk Ahmadinejad ini dianggap sebagai ancaman yang dapat sewaktu-waktu mengganggu stabilitas politik-pemerintahan Iran. Tindakan represif kemudian menjadi sebuah pilihan yang sulit karena masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Benturan kemudian tidak dapat dihindarkan dimana ini dapat digolongkan sebagai bentuk pelanggaran HAM, karena pihak pemerintah mengedepankan tindakan-tindakan fisik yang tidak berimbang dan menyangkut jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. Kemudian alasan selanjutnya adalah adanya propaganda media cetak dan elektronik asing. Dalam praktiknya ini cenderung menjadi pengaruh yang bersifat provokatif. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi semakin menyulitkan pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap kebebasan media. Aksi demonstrasi di Iran ternyata tidak lepas dari peran “E-Media”, yaitu situs jejaring sosial Facebook dan Twitter. Melalui situs ini kelompok reformis Iran menjalankan koordinasi untuk melancarkan aksi menentang pemerintah Iran di bawah kepemimpinan Ahmadinejad. Selain itu, media ini juga digunakan untuk menampung aspirasi dari masyarakat internasional karena aksi demosntasi pasca pemilu Iran, tidak hanya berlangsung di dalam negeri saja, namun juga negara-negara internasional. Bahkan aksi ini diprediksikan menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah dunia moderen. Inilah yang pada akhirnya dapat memobilisasi masa dan bentrokan fisik-pun menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Dengan demikian maka dapat dibuktikan tentang terjadi aksi demonstrasi secara masif oleh kelompok reformis yang berdampak pada pelanggaran HAM di Iran pasca pemilu 2009. Melalui penelitian ini juga dapat diperoleh sebuah temuan akademis (learning point) bahwa arus demontrasi pada era globalisasi tidak akan mungkin dibendung oleh rezim, terlebih lagi melalui tindakan-tindakan koersif seperti melalui pembatasan kebebasan sipil dan lainlainnya. Disinilah arti penting tentang akomodasi terhadap perimbangan kepentingan akan menjadi solusi penyelesaian masalah ini