KETIDAKEFEKTIVAN IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO DI INDONESIA (TINJAUAN DARI SEKTOR KEHUTANAN)

Perubahan iklim global pada prinsipnya disebabkan oleh naiknya gas-gas karbon dioksida (CO2), gas metana (CH4), dan gas-gas lain pada dekade ini. Gas-gas tersebut secara normal yang berada dalam jumlah kecil di atmosfer dapat meneruskan cahaya matahari sehingga menghangatkan permukaan bumi. Namun, gas-gas tersebut beserta uap air menahan pantulan energy panas dari bumi sehingga memperlambat pengeluaran panas bumi ke angkasa. Gas-gas ini dikenal dengan sebutan gas-gas rumah kaca karena mereka berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari . tetapi menagkap energy panas dari dalamnya. Semakin tebal kosentrasi gasnya, semakin banyak panas bumi yang tertahan di permukaan sehingga meningkatkan suhu udara yang dekat dengan permukaan bumi. Efek rumah kaca sangat penting dalam memelihara kehidupan, tanpa adanya efek ini maka suhu permukaan bumi akan turun drastis. Sayangnya bahwa selama 100 tahun terakhir ini, tingkat gas-gas tersebut meningkat tajam disebabkan oleh penggunaan sumber energy fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam menaik dan adanya penggundulan hutan dan pembakaran hutan untuk tanah pertanian ataupun pemukiman. Apabila suhu ini berubah di kawasan –kawasan sekitarnya seperti Asia Tenggara, Pasifik, dan sampai Amerika Selatan. Pembalakan liar (Illegal Logging) dan pembakaran hutan untuk tanah pertanian atau pemukiman dan penggunaan kayu bakar untuk konsumsi rumah tangga juga memberikan sumbangan bagi kenaikan konsentrasi karbon dioksida. Kosentrasi karbon dioksida di atmosfer telah naik dari 290 ppm menjadi 350 ppm selama 100 tahun terakhir ini dan diperkirakan akan mencapai 400-550 ppm pada tahun 2030. Walaupun telah dilakukan usaha besar-besaran untuk menurunkan produksi karbon dioksida, konsentrasi di atmosfer hanya akan berkurang sedikit sekali karena molekul karbon dioksida bertahan selama 100 tahun di udara sebelum akhirnya diambil oleh tumbuhan atau dihilangkan oleh proses geokimia. Dengan demikian, kadar otokkarbon dioksida di udara akan semakin meningkat sejalan dengan adanya kebakaran yang sangat besar dan pertambahan kendaraan kendaraan bermotor di seluruh dunia. Dalam penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai Ketidakefktivan Implementasi Protokol Kyoto di Indonesia (ditinjau dari sektor kehutanan). Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang di dunia ini, dimana telah meratifikasi adanya Perjanjian internasional berupa Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah suatu perjanjian Protokol Kyoto adalah sebuah perjanjian sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5% dari tingkat emisi tahun 1990 menjelang periode 2008-2012. Tujuannya adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca - karbon dioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC - yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008-2012. Target nasional berkisar dari pengurangan 8% untuk Uni Eropa, 7% untuk AS, 6% untuk Jepang, 0% untuk Rusia, dan penambahan yang diizinkan sebesar 8% untuk Australia dan 10% untuk Islandia. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu upaya Mitigasi (Mitigation) dan Adaptasi (Adaptation). Upaya mitigasi merupakan cara yang dianjurkan Protokol Kyoto, yang telah diratifikasi November 2004. Mitigation (mitigasi) adalah tindakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk meningkatkan penyimpanan karbon dalam rangka mengatasi perubahan iklim. Sedangkan adaptasi merupakan Adalah program kelanjutan dari upaya mitigasi. Adaptation (adaptasi) adalah tindakan penyesuaian oleh sistem alam atau manusia yang berupaya mengurangi kerusakan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Namun pada kenyataannya program mitigasi maupun adaptasi tidak serta merta mampu mengurangi dampak yang disebabkan oleh adanya perubahan ilim global. Hal ini dapat kita lihat banyaknya hutan yang rusak karena terdegradasi akibat pembalakan liar dan pembakaran hutan yang disengaja. Dalam hal ini pemerintah telah membuat produk hukum yang mengatur illegal logging ataupun kebakaran hutan, yaitu melalui inpres No 5 Tahun 2001, dan inpres No 4 Tahun 2005 mengenai Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.Pada kenyataannya peraturan pemerintah tidak menjadi tolak ukur untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembalakan liar dan membakar hutan. Penelitian ini meneliti tentang mengapa implementasi Protokol Kyoto di Indonesia tidak efektif. Setelah mengumpulkan berbagai literatur baik dari buku, jurnal ataupun internet, maka data yang diperoleh adalah bahwasannya penyebab ketidakefktifan suatu perjanjian internasional dapat kita lihat dari: a) Substansi maupun isi dan jiwa dari perjanjian itu sendiri selaras dengan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional yang lain. b) Harus ada pengkajian yang mendalam atas substansi perjanjian internasional oleh suatu Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional, karena ditakutkan nantinya ada beberapa isi atau ketentuan yang ternyata bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan nasional. c) Dalam perjanjian internasional harus ada transformasi hukum, yaitu hukum nasional guna mengimplementasikan adanya suatu perjanjian internasional. d) Adanya sanksi atau hukuman bagi Negara yang telah meratifikasi jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perjanjian internasional. e) Suatu perjanjian internasional harus memberikan dampak positif bagi National Interst (kepentingan nasional) suatu Negara. Berdasarkan barometer diatas, maka pencapaian indikator dari adanya implementasi Protokol Kyoto, penulis melihat dari sudut transformasi hukum dan kepentingan nasional, dimana dalam hal ini keduanya belumlah efektif seperti yang tercantum diatas. Hal ini terbukti ketika Indonesia telah resmi meratifikasi adanya Protokol Kyoto melalui UU No. 6/1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) dan Undang-Undang No 17/2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan), tepatnya sejak 28 Juli 2004 Indonesia resmi meratifikasi adanya Protokol Kyoto. Namun, Pada kenyataannya bentuk implementasi Protokol Kyoto sendiri belumlah memenuhi standarisasi keefktifan suatu perjanjian Internasional. Sebagai bukti yaitu sesuai dengan Inpres No 4 Tahun 2005 mengenai Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, pada faktanya berdasarkan hasil analisis FWI dan GFW dalam kurun waktu 50 tahun, luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dari total tutupan hutan di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar, kerusakan hutan (deforestasi) di Indonesia akibat dari sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya hutan sebagai sumber pendapatan dan bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik serta keuntungan pribadi. Menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta ha dari 120,35 juta ha kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta ha per tahun. Bila keadaan seperti ini dipertahankan, dimana Sumatera dan Kalimantan sudah kehilangan hutannya, maka hutan di Sulawesi dan Papua akan mengalami hal yang sama. Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya, kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$ 1,4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan. Penelitian Greenpeace mencatat tingkat kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 3,8 juta ha pertahun, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas illegal logging atau penebangan liar. Sedangkan data Badan Penelitian Departemen Kehutanan menunjukan angka Rp. 83 milyar perhari sebagai kerugian finansial akibat penebangan liar. Selain data permasalahan diatas data kebakaran hutan juga juga kian signifikan meningkat dari tahun ke tahun seperti tabel di bawah ini: Tabel 1.2. Kebakaran Lahan dan Hutan No. Provinsi Jumlah Hot Spot Th. 2005 Th. 2006 % 1 Sumatera Utara 3830 3581 -6,50 2 Riau 22.630 35.426 56,54 3 Jambi 1208 6948 475,17 4 Sumatera Selatan 1182 21.734 1738,75 5 Kalimantan Barat 3022 29.266 864,43 6 Kalimantan Tengah 3147 40.897 1199,56 7 Kalimantan Selatan 758 6469 753,43 8 Sulawesi Selatan 133 1201 803,01 Sumber: Departemen Kehutanan,”Kebakaran Lahan dan Hutan”, 2011. Sementara itu, berdasarkan data pada 2004/2007, sekitar 247 ribu ha kawasan hutan di Kotabaru dalam kondisi kritis. Hutan kritis paling tinggi terjadi di kawasan hutan produksi (HP) sekitar 184 ribu ha, hutan produksi terbatas (HPT) sekitar 38,6 ribu ha, hutan lindung (HL) sekitar 18 ribu ha, dan kawasan hutan alam/suaka alam (SA) sekitar 5,5 ribu. Bentuk ketidakefektivan yang kedua yaitu mengenai transformasi hukum, dimana Indonesia belum sepenuhnya menjadikan Perjanjian Internasional menjadi hukum nasional khusunya untuk mengatur implementasi Protokol Kyoto, khususnya di sektor kehutanan. Berdasarkan peraturan yang ada, perundangan tersebut merupakan bentuk dari peraturan pemerintah khususnya menteri kehutanan yang indikasinya bukanlah untuk mengimplementasikan adanya Protokol Kyoto. Peraturan tersebut antara lain Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD), dan Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Dengan telah terbentuknya 3 (tiga) produk hukum: Permenhut No. P. 68/Menhut-II/2008, Permenhut No. P. 30/Menhut-II/2009 dan Permenhut No. P. 36/Menhut-II/2009 maka pada dasarnya REDD di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, seharusnya sudah dapat dilaksanakan. Namun pada kenyatannya Tiga peraturan Menteri Kehutanan itu bukanlah undang-undang dan tidak memiliki kekuatan hukum. Sebenarnya komitmen implemetasi dari adanya Protokol Kyoto sangatlah sederhana, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kapasitas serapan gas rumah kaca. Selain itu pemerintah membuat target menurunkan emisi sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41% dengan bantuan internasional dan pemerintah juga berkomitmen untuk membangun hutan dengan tidak membakar dan melakukan konservasi hutan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwasannya peraturan yang ada mengenai kehutanan, tidaklah selaras dengan apa yang ada pada komitmen Protokol Kyoto di Indonesia, khusunya pada sektor kehutanan. Peraturan perundangan yang terkait dengan adanya implementasi Protokol Kyoto tidak terdapat pada perundang-undangan pemerintah, meskipun pemerintah telah membuat produk hukum yang berkaitan dengan hutan, namun peraturan tersebut bukanlah ditujukan dan diindikasikan untuk mengimplemetasikan Protokol Kyoto di Indonesia. Hasil yang didapat sesuai dengan hiotesis yaitu dirugikannya Indonesia dari sisi kepentingan nasional dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung implementasi Protokol Kyoto di Indonesia