TERSENDAT-SENDATNYA PEMULIHAN DAMAI ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA DI BAWAH PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI BENJAMIN NETANYAHU

Kelanjutan hubungan Israel dan Palestina bergantung pada pemerintahan Israel, terlebih mengenai masa depan perdamaian kedua seteru abadi tersebut. Tetapi dengan kembalinya Benjamin Netanyahu ke arena politik sebagai perdana menteri Israel untuk yang kedua kalinya, menjauhkan harapan akan adanya perdamaian yang hakiki. Netanyahu memiliki orientasi politik garis keras yang melanggengkan tujuan dari Zionisme, yaitu gerakan politik Israel yang bertujuan untuk menciptakan negara Yahudi di Palestina (“tanah yang telah dijanjikan”). Koalisi Netanyahu yang didominasi dari partai sayap kanan ditambah dengan suara mayoritas para pemukim yang ekstremis membuat situasi menuju perdamaian menjadi pesimistis. Hal tersebut disebabkan karena satu tujuan yang sama tersebut, yaitu menciptakan Greater Israel, dengan okupasi yang lebih modern, yaitu pembangunan pemukiman. Saat sang mediator antara Israel dan Palestina, yaitu Amerika Serikat berkomitmen terhadap penghentian pemukiman Yahudi, justru Netanyahu semakin gencar bermanuver bahwa ia tetap melanjutkan kebijakan pembangunan pemukiman. Ditambah dengan alasan adanya natural growth sehingga Netanyahu sepertinya lebih cenderung mengutamakan kepentingan para pemukim ketimbang upaya dan seruan perdamaian dari negara adikuasa seperti Amerika Serikat. 111 Namun ketika keadaan semakin klimaks, sebab di sisi lain Amerika Serikat harus merealisasikan janji yang ia uraikan dalam pidato di Kairo, yaitu meminta Israel untuk menghentikan kegiatan pemukiman, mau tidak mau Netanyahu mengalah dan pada akhirnya mengeluarkan moratorium terhadap kegiatan pemukiman. Akan tetapi, tindakan Netanyahu tersebut dapat dianalisa sebagai upaya confidence building measures. Jelas saja, karena moratorium tersebut menimbulkan kontroversi, yaitu: 1)bersifat parsial, hanya mencakup kawasan Tepi Barat dan bukan di Yerusalem Timur; 2)bersifat temporer dan tidak permanen; 3) tidak konsisten, seperti yang dibahas di bab empat, bahwa selama moratorium pemerintahan Israel tetap membangun pemukiman sekenanya. Hal tersebutlah yang membuat, khususnya, Palestina kecewa dengan pemerintahan Israel. Mahmoud Abbas menyatakan bahwa ia tidak akan bersedia mencapai kesepakatan dengan Israel apabila negara Yahudi tersebut belum menunjukkan komitmen penuh terhadap upaya perdamaian. Namun, di pihak Netanyahu, Palestina terlebih dahulu harus mengakui Israel sebagai negara Yahudi serta berkomitmen untuk menangani kekerasan yang sering dilakukan oleh para ekstremis Palestina. Perbedaan persepsi dan komitmen antara Israel dan Palestina menjadi pemicu langgengnya konflik antara keduanya. Sekalipun didukung oleh mediator-mediator hebat seperti Amerika Serikat dan The Quartet, tidak akan ada artinya apabila Israel maupun Palestina belum mampu menjembatani kebutuhan dasar masing-masing 112 pihak. Dan pada akhirnya akibat chaos dan perbedaan komitmen, terlebih dari pemerintahan Netanyahu, sehingga berdampak pada macetnya kembali perundingan damai yang telah diupayakan dengan susah payah. Kondisi yang sangat klise, mengingat situasi yang serupa juga pernah dialami oleh Netanyahu ketika ia menjabat pertama kali sebagai perdana menteri Israel