PILIHAN PENGUNGSI TIMOR TIMUR MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diketahui bahwa jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun 1999 menjadi awal perubahan status Timor-Timur. Keberadaan provinsi termuda Indonesia ini berhasil merdeka sebagai negara independen pada tanggal 20 Mei 2002 setelah sejak Juli 1976 masuk dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan Timor-Timur pasca jajak pendapat ternyata tidak kunjung menjadikan wilayah ini aman, stabil dan kondusif sehingga kekuasaan dan otoritasnya diambil alih oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui lembaga UNTAET (United Nation Transnational Administration and the Peacekeeping Mission in Teritory of East Timor). Pasca berakhirnya jajak pendapat berbagai permasalah pun muncul, antara lain pengungsian dan kesehatan, akibat terbatasnya sarana, prasarana, bahan makanan dan lain lainnya. Sebagian masyarakat Timor-Timur yang pro- Indonesia kemudian berupaya bergabung dengan Indonesia 103 sebagai WNI (Warga Negara Indonesia) dan meraka tinggal di wilayah perbatasan Timor-Timur, yaitu Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur). Keberadaan sebagian pengungsi Timor-Timur yang memilih menjadi WNI ternyata bukan hal yang tanpa adanya latar belakang dan alasan yang jelas. Ini lebih didasari oleh persepsi pengungsi sendiri terhadap Indonesia sehingga dengan sadar memutuskan untuk memilih Indonesia, yaitu menyangkut dua hal masing-masing faktor keamanan dan sosial-ekonomi. Pasca berakhirnya jajak pendapat para pengungsi dihadapkan pada fakta bahwa wilayah perbatasan Indonesia (Provinsi NTT) sangat aman. Tidak ada pergolakan atau insiden yang berarti. Bahkan komando teritorial NTT yang masuk dalam Kodam (Komando daerah Militer) IX Udayana juga merespon baik dengan menghimbau untuk siaga gugus tugas pasukan di wilayah perbatasan, antara lain melalui satuan yang di dibawahnya yaitu Korem (Komando Resort Militer) 161/Wira Sakti, serta Institusi Kepolisian Daerah (Polda) NTT yang turut memantau perkembangan keamanan dan memberikan dukungan mobilisasi keamanan bagi para pengungsi. 104 Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama bagi para pengungsi untuk memilik menjadi WNI. Ini penting setelah sekian lama stabilitas keamanan Timor- Timur mengalami pasang surut (fluktuasi) bahkan rawan terjadi perang saudara. Kemudian pertimbangan lainnya berdasarkan fakta dan nilai adalah kondisi sosial-ekonomi Indonesia yang dipandang lebih menguntungkan bagi pengungsi. Inilah yang menjadi persepsi sekaligus ekspektasi bagi sebagian pengungsi Timor-Timur untuk memilih bergabung menjadi WNI. Keberadaan Provinsi NTT meskipun bukan merupakan jajaran provinsi termaju di Indonesia, namun provinsi ini memiliki kondisi perekonomian yang relatif stabil. Beberapa industri kelas kecil dan menengah, perkebunan dan pariwisata, serta sumber daya perikanan yang bida diandalkan menjadi pertimbangan bagi pengungsi untuk memilih menjadi WNI dengan harapan dapat menjamin kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian faktor lainnya yang berperan penting sebagai pertimbangan para pengungsi untuk memilih masuk ke wilayah Indonesia (Provinsi NTT) sekaligus menjadi WNI adalah pertimbangan sosial. Struktur sosial masyaraka