WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM LAUT MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014. (STUDI DI KABUPATEN SARMI PROVINSI PAPUA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam laut menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam perspektif otonomi daerah, lebih khusus bagi daerah-daerah yang memiliki wilayah laut perlu disikapi secara rasional dan objektif. Pendekatan penelitian adalah kualitatif. Pengumpulan data lebih terfokus pada studi pustaka data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai kabupaten baru, hasil pemekaran Tahun 2002, Kabupaten Sarmi yang berada di Provinsi Papua sementara masih menitik beratkan pembangunan pada pembenahan infra struktur yang ada di daerah, sehingga pemerintah daerah belum mengakomodir berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di wilayah laut.Penelitian ini menguraikan wewenang pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua sehubungan dengan wewenang pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan wilayah laut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.Kata Kunci : wewenang, pengelolaam, sumber daya alam laut