ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN DALAM PASAL 335 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

AbstrakTindak pidana perbuatan tidak menyenangkan merupakan delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Dengan demikian apabila seseorang apabila dengan sengaja yang memenuhi unsur – unsur pasal 335 ayat 1 KUHP maka dapat diproses oleh aparat penegak hokum dan dapat dilakukan upaya penegakan hukum meliputi: Upaya Preventif adalah upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat), serta Upaya Represif yaitu penegakan hukum secara tegas kepada masyarakat yang melakukan tindak pidana meliputi : 1) Upaya hukum penal, 2) Upaya hukum non penal. Dampak dari penghapusan frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Mahkamah Konstitusi bagi penegakan hukum di Indonesia apabila seseorang yang merasa dirugikan dengan adanya perbuatan tidak menyenangkan tidak dapat lagi untuk diproses menurut peraturan perundang – undangan karena mengingat hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Kata Kunci : Perbuatan Tidak Menyenangkan, Hukum Pidana, Mahkamah Knstitus