PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI TERPIDANA KORUPTOR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Abstrak :Bahwa Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat(1), jo Pasal 4 Undang- undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontektual dengan menggunakan penafsiran extentif dan teleologis, maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Argumentasi yang diberikan adalah bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar dari kejahatan genosida, terorisme, narkotika, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. Penerapan hukuman mati bagi terpidana koruptor melanggar hak asasi manusia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A UUD 1945, serta di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kata Kunci : Hukuman Mati, Terpidana, Koruptor, Hak Asasi Manusi