ANALISIS YURIDIS PELEPASAN HAK ATAS TANAH ADAT PASCA OTONOMI KHUSUS PAPUA BAGI TENTARA NASIONAL INDONESIA

Penyelesaian sengketa tanah di Papua lazimnya diselesaikan secara mediasi baik yang bersifat tradisional maupun mediasi di bidang pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional, serta negosiasi sebab penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan tidak memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa dan Kedudukan legal formal tanah yang dikuasai TNI dalam peraturan perundang-undangan bahwa didalam peraturan perundang undangan sudah disebutkan tentang tanah yaitu diatur dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1069 tentang Pokok pokok Agraria, ini merupakan payung hukum tentang keberadaan tanah itu sendiri kemudian di Papua diperkuat lagi dengan adanya peraturan Otonomi Khusus yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga kepemilikan tanah harus memiliki sertifikat dan adanya pelepasan Tanah adat.Kata Kunci: Pelepasan Hak Atas Tanah Adat; Otonomi Khusus Papu