HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA

Abstrak : Paradigma pembaharuan hukum pidana yang tercermin dalam politik hukum pidana menentukan bahwa seseorang dapat dikenakan pidana atau tindakan apabila perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Akan tetapi ada pengecualian berupa berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (pidana adat, kebiasaan maupun pidana islam) yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan syarat sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Syarat ini sangat bertentangan dengan hukum pidana Islam yang ketentuannya dari hukum Allah SWT, dimana Hukum Allah tidak dapat dikesampingkan dari hukum buatan manusia. Kata Kunci: Hukum Yang Hidup, Masyarakat, Politik Hukum Pidan