Wewenang Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Hukum Indonesia

Penempatan Ketetapan MPR tepat di bawah UUD NRI Tahun 1945 membawa dampak dalam sistem hukum Indonesia. Problematikanya adalah ketika Ketetapan MPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau undang-undang bertentangan dengan Ketetapan MPR lembaga manakah yang berwenang menguji. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal. Disimpulkan bahwa apabila undang-undang bertentangan dengan Ketetapan MPR maka bisa diujikan ke Mahkamah Konstitusi karena Ketetapan MPR sejajar dengan Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945. Kemudian jika Ketetapan MPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 maka pengujiannya juga ke Mahkamah Konstitusi karena fungsinya sebagai penafsir tunggal konstitusi dan pengawal konstitusi