Pejabat Perbendaharaan merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara. Akibat hukumnya pejabat tersebut harus tunduk secara umum kepada peraturan yang mengatur tentang administrasi pemerintahan. Berdasarkan paradigma dalam hukum administrasi pemerintahan, Pejabat Perbendaharaan dalam melaksanakan kewenangannya dibatasi dengan masa atau tenggang waktu wewenang, wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan cakupan bidang atau materi wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang oleh pejabat perbendaharaan meliputi adanya pelarangan aktifitas melampaui wewenang, pelarangan mencampuradukkan Wewenang dan pelarangan untuk bertindak sewenang-wenang. Kata Kunci : Kewenangan, Pejabat, Pembendaharaan ...
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dis...
Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan ...
Administrasi negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Kualitas penyelenggar...
Pejabat Perbendaharaan merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan kewenangan dalam peng...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan objek gugata...
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar...
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjala...
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar...
Hadirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya dengan adanya...
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjala...
AbstractState Administration Officials in issuing a State Administration Decree are often negligent ...
Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama akibat pengatura...
Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai wewenang yang luas da...
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan ba...
Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan ...
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dis...
Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan ...
Administrasi negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Kualitas penyelenggar...
Pejabat Perbendaharaan merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan tugas dan kewenangan dalam peng...
Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadikan objek gugata...
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar...
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjala...
Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan memberikan angin segar...
Hadirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya dengan adanya...
Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjala...
AbstractState Administration Officials in issuing a State Administration Decree are often negligent ...
Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama akibat pengatura...
Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai wewenang yang luas da...
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyebutkan ba...
Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan ...
Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dis...
Perluasan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara, khususnya kompetensi absolut mengalami perluasan ...
Administrasi negara memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Kualitas penyelenggar...