ABSTRAKMasa kampanye Pilkada serentak tahun 2018 yang dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia sudah dilaksanakan. Pesta demokrasi lima tahunan ini sudah pasti melibatkan partisipasi publik, tak terkecuali pihak yang rentan disalahgunakan untuk kegiatan politik yakni anak-anak. Walaupun Pasal 15 butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan larangan mengenai penyalahgunaan anak untuk aktivitas politik, namun dalam pelaksanaannya masih saja tetap ada pelibatan anak dalam kegiatan kampanye tersebut.Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilihan umum pasca perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun...
AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkra...
Buku yang berjudul Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Stra...
AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkra...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukumnya melibatkan anak dalam ke...
Perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat konstitusi harus terimplementasi...
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi secara langsung, baik untuk pe...
Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD...
Pemilu di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam ...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terd...
Hak politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi d...
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN...
Politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Hukum...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat, sangat s...
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat ...
Salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi. verifikasi merupakan tahapan...
AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkra...
Buku yang berjudul Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Stra...
AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkra...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang hukumnya melibatkan anak dalam ke...
Perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia sebagai amanat konstitusi harus terimplementasi...
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi secara langsung, baik untuk pe...
Ketentuan Pemilu terdapat pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD...
Pemilu di Indoneisa merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam ...
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menjadi payung hukum kontestasi politik lokal secara serentak. Terd...
Hak politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi d...
POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN...
Politik hukum pemilihan Kepala Daerah yang demokratis di Indonesia sangat dibutuhkan saat ini. Hukum...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena politik uang yang terjadi di masyarakat, sangat s...
Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk dapat ...
Salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu verifikasi. verifikasi merupakan tahapan...
AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkra...
Buku yang berjudul Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Stra...
AbstrakPerdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan ada habisnya sebelum pemerintah mampu mendongkra...