Otonomi daerah didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Otonomi tersebut bersifat luas karena kewenangan berada pada daerah. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi kepada kabupaten dan kota memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik (public oriented). Hal tersebut meliputi tuntutan kepada pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan dan transparansi informasi anggaran kepada publik. Konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan masyarakat terseb...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Ta...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang m...
Pemerintah desa adalah manifestasi dari pemerintah daerah yang berbasis pada otonomi daerah. Salah s...
Pemerintah desa adalah manifestasi dari pemerintah daerah yang berbasis pada otonomi daerah. Salah s...
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk memajukan pereko...
Dalam rangka mewujudkan keinginan desentralisasi dan guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pe...
Kebijakan otonomi daerah sebagai wujud reformasi telah berjalan satu dekde. Namun kebijakan ini belu...
Pemberian wewenang otonom pada zaman moderen sekarang ini merupakan bagian dari cara atau metode yan...
Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu asas pemerintahan yang ...
Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusy...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...
Tulisan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat dalam kaitannya den...
Pada era otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daer...
Penelitian ini bertujuan menguji Sistem Pengukuran desentralisasi dan sistem akuntansi manajementerh...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Ta...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang m...
Pemerintah desa adalah manifestasi dari pemerintah daerah yang berbasis pada otonomi daerah. Salah s...
Pemerintah desa adalah manifestasi dari pemerintah daerah yang berbasis pada otonomi daerah. Salah s...
Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk memajukan pereko...
Dalam rangka mewujudkan keinginan desentralisasi dan guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pe...
Kebijakan otonomi daerah sebagai wujud reformasi telah berjalan satu dekde. Namun kebijakan ini belu...
Pemberian wewenang otonom pada zaman moderen sekarang ini merupakan bagian dari cara atau metode yan...
Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu asas pemerintahan yang ...
Pemerintahan desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusy...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...
Tulisan ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan otonomi daerah di Sumatera Barat dalam kaitannya den...
Pada era otonomi daerah sekarang ini, kemajuan daerah sangat bergantung pada kinerja pemerintah daer...
Penelitian ini bertujuan menguji Sistem Pengukuran desentralisasi dan sistem akuntansi manajementerh...
Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Ta...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang m...