ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tugas dan fungsinya adalah mengadakan berbagai kegiatan penataan, pengelolaan dan pengembangan, salah satunya adalah bidang administrasi kependudukan yang berpedoman kepada undang-undang nomor 24 Tahun 2013yang yang berhubungan erat dengan kehidupan bermasyarakat dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa yang diwujudkan dalam keseimbangan tujuan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan lembaga secara internal melalui pelayanan dokumen yang akurat. Kebijakan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Namun kenyataannya mutu pelayanan yang mencerminkan kinerja pegawai yang terlibat didalamnya masih menemui hambatan baik faktor internal juga eksternal, yang kemudian berimplikasi terhadap kualitas pelayanan serta efektiftas pencapaian program kerja salah satu indikatornya adalah penduduk yang memiliki KTP-el di kabupaten Garut baru mencapai 56,63 %