KONSEPSI POLITIK ISLAM DAN REALITAS RELASI ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA PASCAREFORMASI

Artikel ini menganalisis potret pemikiran politik Islam dalam merespon isu demokrasi dan politik kontemporer di Indonesia, kaitannya dengan sejauh mana Islam memberi arah dan platform moral bagi proses demokratisasi di Indonesia pascareformasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka (Library research), yang kemudian diolah dengan teknik analisis wacana (Discourse analisys) dan teknik analisis hermeneutic (Harmanautic analisys). Selanjutnya, proses interpretasi menggunakan pendekatan historis, sosiologis, philosofis, dan teologis konvergensi. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa Konstruksi konsepsional tentang relasi Islam dan Negara di Indonesia pascareformasi muncul dalam beragam perspektif sebagai positioning Islam dalam merespon isu politik dan demokrasi Indonesia kontemporer; [1] Pemikiran politik yang bersifat integratif, yakni Islam dan politik (negara) dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, [2] pemikiran politik yang bersifat sekularistik, yakni; Islam dan negara tidak terkait baik secara politik maupun hukum, [3] pemikiran politik yang bersifat simbiotik-mutualistik, yakni pemikiran yang memposisikan Islam sebagai spirit dan panduan moral bagi pengelolaan negara di satu sisi, dan negara menjadi sarana pembumian nilai dan ajaran Islam pada sisi yang lain. Penulis berpandangan bahwa model pemikiran politik Islam yang simbiotik-mutualistik menjadi karakter politik Islam yang adaptif dengan kultur dan sistem politik yang berkembang di Indonesia pascareformasi. Gagasan ini pada prakteknya memposisikan agama memerankan dua peran sekaligus, yakni; [1] menjadi kekuatan penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar, [2] menjadi agenda pemberdayaan rakyat, sekaligus gerakan alternatif di tengah pergulatan Islamisme dan liberalisme yang saling berseberangan