Yang Tersisa Pasca Perjanjian Helsinki:Quo Vadis Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Daerah Istimewa Aceh

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)terdapat beberapa kebijakan yang sudah di sepakati dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh, danhampir semuanya tidak mampu terimplementasi, seperti wewenang mengatur pemerintahan sendiri (self-government) yang justru membatasi pemerintahan aceh, pembentukan Pengadilan HAM, Pembebasan Tahanan politik atau Napi politik, pembentukan KKR, dan Komisi Klain korban konflik. Hal ini terkendala karena semuanya harus menunggu turunan aturan peraturan perundang-undangan, dan inilah yang membuat Aceh merasa dirugikan secara hukum dan penegakan HAM. Maka dari itu, diperlukan perumusan turunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai permasalahan hukum di Aceh. Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat lokal atau tokoh masyarakat Aceh didalam setiap proses pengambilan keputusan dan terus mengobarkan semangat rekonsiliasi dalam rangka penegakan HAM di Aceh.Kata kunci : Perjanjian (MoU) Helsinki, Penegakan Hukum,Hak Asasi Manusia (HAM), Aceh