Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat Dalam Implementasi Layanan Pencegahan Penularan HIV-AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)

Abstract Increasing cases of HIV-AIDS transmission in women and children were becoming more and more alarming The central government policy to prevent the transmission of HIV-AIDS had been carried out since 2002, but its implementation has not been satisfactory. Therefore, it is needed to review the local government policy in the prevention and control of HIV-AIDS transmission from mother to child (PMTCT). The study was carried out in West Java province and its 3 cities/districts as the province was one of the five provinces with highest HIV-AIDS cases in Indonesia using. qualitative study through in-depth interviews with the stakeholders of HIV-AIDS programs .The study revealed that West Java province had no adequate local policies and its current policy was not specifically for the PMTCT but it remained in general about HIV-AIDS. Moreover, the policies in the three districts and municipality were the same as of the central and provincial .Clear policy from the local government on PMTCT should be formulated through District Health Office for the implementation of the PMTCT services, including the provision of PMTCT budget ranging from promotive, preventive, currative, and rehabilitative programs. Keywords: PMTCT, HIV-AIDS, local government, MCH AbstrakPeningkatan kasus infeksi HIV-AIDS pada perempuan dan anak makin hari makin mengkhawatirkan. Kebijakan pemerintah pusat untuk mencegah penularan HIV-AIDS sudah digulirkan sejak tahun 2002, namun implementasinya di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah provinsi dan 3 kota di Jawa Barat dalam implementasi layanan pencegahan penularan HIV-AIDS dari ibu ke anak (PPIA). Metodenya adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam pada pemegang program HIV-AIDS di Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota. Provinsi Jawa Barat dan 3 kota/kabupaten lainnya belum terdapat kebijakan yang adekuat, karena belum ada kebijakan secara khusus untuk PPIA. Disamping itu tiga kota/kabupaten masih menggunakan kebijakan dari pusat dan provinsi. Sebaiknya ada kebijakan tertulis dari pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk implementasi layanan PPIA, misalnya dengan memasukkan anggaran PPIA secara khusus ke dalam APBD, baik untuk kegiatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Dengan adanya kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan penularan HIV dari ibu ke anak.Kata kunci : PPIA, HIV-AIDS, Pemerintah Daerah, KI