PENGAWASAN PERIZINAN TENAGA KERJA ASING

This study aims to examine the implementation of the Regional Government in the supervision of Foreign Workers and Law Enforcement of Foreign Workers working in Lebong Regency. This non-doctrinal legal research uses the empirical legal research method, which was carried out in Lebong Regency. The results of the study concluded that (1) Supervision of Foreign Workers in Lebong District was carried out by the Pora Team. However, it did not run optimally due to several factors, namely (a) the lack of the role of the Regional Government in Supervision of Foreign Workers; (b) there is no openness between foreign companies and the Manpower Office regarding the data of Foreign Workers in Bengkulu Province, especially Lebong Regency; (c) lack of supervision from the Foreigners Monitoring Team (Pora Team) in Lebong Regency in checking those in Lebong Regency. (2) Law Number 13 of 2003 concerning employment does not regulate sanctions against illegal TKA but to employers' companies. Arrangements are more for deportations carried out by the immigration department. Keywords: Oversight; Permits; Foreign Workers Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Pemerintah Daerah dalam pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lebong dan Penegakan Hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang berkerja di Kabupaten Lebong. Penelitian hukum non doktrinal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang dilakukan di Kabupaten Lebong. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa (1) Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Lebong dilakukan oleh Tim Pora. Namun tidak berjalan optimal disebabkan beberapa faktor yaitu (a) kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing; (b) tidak adanya keterbukaan antara perusahaan asing dengan Dinas Ketenagakerjaan mengenai data Tenaga Kerja Asing yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya Kabupaten Lebong; (c) kurangnya pengawasan dari Tim Pengawasan Orang asing (Tim Pora) di Kabupaten Lebong dalam melakukan pengecekan terhadap yang ada di Kabupaten Lebong. (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang sanksi terhadap TKA ilegal tetapi kepada perushaan pemberi kerja. Pengaturan lebih kepada deportasi yang dilakukan oleh bagian imigras. Kata Kunci: Pengawasaan; Izin; Tenaga Kerja Asin