POSISI KEDUDUKAN WILAYATUL HISBAH DALAM BIROKRASI PEMERINTAH ACEH: Studi terhadap jabatan fungsional Wilayatul Hisbah

Penelitian ini mempunyai hipotesis bahwa WH secara karir fungsional belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Hal ini terindikasi dari jabatan karir fungsional WH yang tidak termasuk dalam sistem kepegawaian nasional. Pembentukan WH di Aceh tidak diiringi penguatan secara karir fungsional di tingkat pusat. Untuk menyiasati hal tersebut, karir fungsional WH ditempatkan bersama Satpol PP, atau dileburkan pada dinas-dinas lainnya dalam lingkungan birokrasi pemerintah Aceh. Kalau sebelumnya keberadaan WH hanya berdasarkan Qanun Aceh, maka dalam UU PA WH dianggap sebagai bagian dari Satpol PP dan diberi nama Polisi Wilayatul Hisbah. Perdebatan dan diskusi tentang kedudukan WH dalam sistem birokrasi pemerintahan Aceh, merupakan topik menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Diharapkan hasil penelitian ini, setidaknya dapat menemukan suatu rekomendasi penting, demi mereposisi kedudukan ideal WH dalam birokrasi pemerintah Aceh, maupun di tingkat nasional. Di samping itu, perubahan nomenklatur baru tentang WH dalam sistem kepegawaian nasional juga dapat terwujud, dengan hasil penelitian ini sebagai salah satu landasan akademiknya. Karena semestinya, suatu perubahan kebijakan diharapkan membiasakan diri dengan suatu kajian akademik intensif, baik berupa riset, focus group discussion, atau melalui diskusi-diskusi ilmiah lainnya