ANALISIS PENGAWASAN KENDARAAN DINAS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BENGKULU

Dengan bergulirnya kebijakan nasional tentang pelaksanaan otonomi daerah, telah membawa perubahan konstelasi pemerintahan, utamanya kewenangan yang besar kepada daerah. Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik ke desentralistik yang lebih nyata. Otonomi daerah itu sendiri pada dasarnya adalah salah satu bentuk pemenuhan pasal 18 dan pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan agar Sumber Daya Alam (SDA) dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Pengelolaan aset daerah selama ini telah berjalan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengawasan Aset Daerah yakni kendaraan dinas di BPKAD Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Bagian Aset, Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, dan Kepala Bidang Anggaran. Aspek pada penelitian ini, yakni Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan, Pengawasan Inventarisasi, dan Pengawasan Feed Back (Hasil). Hasil penelitian yang pertama yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan Barang/Aset yang meliputi perencanaan pengadaan jenis barang. Perencanaan kebutuhan dan pengadaan dilaksanakan pada setiap tahunnya dengan berkoordinasi dengan Bidang Aset, Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan, serta Bidang Anggaran. Untuk bisa membuat perencanaan dengan baik maka setiap Bidang harus bekerjasama dengan baik pula. Kemudian Pengawasan Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik daerah yang bersangkutan. Pengawasan Inventarisasi kendaraan dilakukan untuk mengetahui jumlah dan nilai kekayaan yang dimiliki daerah guna memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah agar kendaraan dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu digunakan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yang terakhir Pengawasan Feed Back (Hasil) yang baik yaitu pengawasan melekat dalam bentuk pemeriksaan secara langsung baik terhadap kebenaran fisik maupun administrasi. Pengawasan Feed Back (Hasil) dilakukan dengan cara penyelenggaraan penatausahaan asset daerah dan pelaksanaan opname fisi aset daerah guna mendapatkan pengawasan yang baik, akurat, serta spesifik