ANALISIS PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Kesalahan pada proses kenaikan pangkat yang dapat berakibat merugikan bagi PNS, maka data PNS harus sesuai keadaan sebenarnya dan selaras antara data yang ada pada SIMPEG maupun pada SAPK. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendiskripsikan Analisis Pemanfaatan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Informan penelitian adalah pegawai BKD Provinsi Bengkulu dan PNS yang menggunakan SIMPEG. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan informan penelitian yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan berdasarkan teknik kualitatif deskriptif mulai dari reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan. Aspek penelitian terdiri dari: Informasi yang cepat dan akurat mengenai kepegawaian, Analisis personal. Sistem kesejahteraan, Pengelolaan data yang lebih mudah. Hasil penelitian dilihat dari empat aspek yaitu, Informasi yang cepat dan akurat mengenai kepegawaian telah terlaksana secara optimal dimana jika ada pegawai yang mencari informasi maka data dengan cepat dan akurat dapat ditampilkan dan dicetak, hal ini dikarenakan pihak BKD dalam waktu tertentu selalu melakukan pemutakhiran (pembaruan ) data. Kedua, analisis personal, pihak BKD telah mempunyai data kepegawaian yang tersimpan dengan baik, mengenai data jenjang pendidikan, kepangkatan / golongan dan eselon. Tetapi pihak BKD tidak dapat menginformasikan tentang prestasi, kinerja, dan tanggung jawab seorang yang menduduki jabatan, hal itu instansi atau organisasi yang bersangkutan yang lebih megetahuinya. Ketiga, sistem kesejahteraan, sistem kesejahteraan telah terlaksana dan diperuntukkan hanya kepada pegawai yang menduduki jabatan saja, jadi tidak berlaku secara umum kepada pegawai yang lainnya. Tetapi sistem kesejahteraan ini akan diberikan kepada pejabat yang berprestasi, bertanggungjawab, dan membuat berbagai kebijakan di lingkungan kerjanya. Keempat, pengelolaan data yang lebih mudah karena pihak BKD telah mempunyai database bagi setiap pegawai, sehingga mempermudah dalam mencari dan melacak informasi tentang pegawai. Kata Kunci : Analisis Pemanfaatan, Sistem Informasi, Manajemen