Ikrar Talak di luar pengadilan: studi terhadap pandangan Tuan Guru di Lombok

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan penulis mengenai maraknya praktek ikrar talak di luar Pengadilan di pulau Lombok. Menurut data LPA NTB bahwa praktek perceraian di pulau Lombok menempati posisi keempat tertinggi di Indonesia. Untuk mengurai persoalan ini, penulis mengajukan tiga pertanyaan. Pertama, Faktor apa saja yang melatarbelakangi praktek ikrar talak di luar Pengadilan. Kedua, bagaimana pandangan Tuan Guru terhadap praktek tersebut dan Ketiga, faktor apa saja yang melatarbelakangi pandangan Tuan Guru tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan usul al-fiqh dan sosiologi hukum. Pendekatan usul al-fiqh diarahkan untuk menganalisis metode istinbath hukum Tuan Guru dan kemaslahatan dan pendekatan sosiologi hukum dipakai untuk menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data diperoleh dengan cara mewawancarai beberapa orang pelaku, tokoh masyarakat dan 14 orang Tuan guru kemudian dijabarkan dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa latar belakang praktek ikrar talak di luar Pengadilan disebabkan oleh faktor ekonomi, pernikahan dini, pernikahan yang mudah, nikah sirri, perselingkuhan, perbedaan stratifikasi sosial, emosi, tidak ada kecocokan, nikah beda negara, faktor lingkungan, budaya merariq, dan proses perceraian di Pengadilan yang lama. Merespon praktek ikrar talak di luar Pengadilan tersebut, Tuan Guru berbeda pandangan. 1) Praktek tersebut hukumnya sah berdasarkan kitab fiqh dan hadis Nabi, 2) hukumnya sah sembari didaftarkan di Pengadilan Agama demi kemaslahatan ibu dan anak dan mentaati hukum negara, 3) hukumnya tidak sah karena melanggar hukum positif dan menimbulkan kemudaratan bagi ibu dan anak. 4) Praktek tersebut merupakan adat kebiasaan. Dalam hal ini, ada yang mengatakan sah dan ada yang berpendapat tidak sah. Pandangan Tuan Guru yang beragam tersebut menghasilkan empat tipologi: literalis, utilitarianis, liberalis dan sosiologis. Terjadinya perbedaan pendapat Tuan Guru tersebut, disebabkan beragamnya latar belakang sosial keagamaan Tuan Guru, latar pendidikan, dan dasar argumentasi yang dijadikan landasan dalam menetapkan hukum