Kegagalan pemberangkatan calon jemaah umroh dan haji berkenaan dengan tidak dipenuhinya kewajiban oleh biro perjalanan umroh dan haji merupakan salah satu bentuk itikad tidak baik, sebagaimana penyelenggaraan perjalanan umroh dan haji oleh PT. Solusi Balad Lumampah yang gagal memberangkatkan 12000 calon jemaah umroh dan haji dari 30000 calon jemaah umroh dan haji yang diberangkatkan. Penyelesaian ganti rugi akibat kegagalan pemberangkatan calon jemaah umroh dan haji tersebut menimbulkan permasalahan, mengingat perekrutan mitra oleh perusahaan PT Solusi Balad Lumampah dilakukan secara berantai dan berjenjang oleh Upline ke Downline, yang posisinya kemudian menjadi Upline ketika merekrut mitra baru. perekrutan mitra oleh Upline seringkali ter...
Skripsi yang berjudul “PelaksanaanBagi Waris Berdasarkan Akta Perdamaian Terhadap Putusan PerkaraNo...
Abstrak Sertipikat, Akta jual beli, dan alat bukti lainnya seperti girik adalah alat bukti kepemi...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat seperti yang terdapat di dalam undang-undang, pe...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perja...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Penelitian ini mengkaji tentang hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan...
Indonesia memilih struktur negara kesatuan sebagai yang paling sesuai dengan visi mereka tentang Ind...
Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan t...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengangkat masalah pernikahan siri yang mengakibatka...
Anika Hakim. NIM: 1908202096 “STRATEGI PELAYANAN JAMA‟AH HAJI DAN UMRAH PADA PT ARMINAREKA PERDANA...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apa...
YULIYANTI: NIM: 1708202153, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN U...
Skripsi yang berjudul “PelaksanaanBagi Waris Berdasarkan Akta Perdamaian Terhadap Putusan PerkaraNo...
Abstrak Sertipikat, Akta jual beli, dan alat bukti lainnya seperti girik adalah alat bukti kepemi...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...
Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada hukum adat seperti yang terdapat di dalam undang-undang, pe...
Penelitian ini mengkaji tentang tanggung jawab Rumah Sakit terhadap peralatan medis yang tidak layak...
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu lembaga yang diatur dalam Peratu...
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perja...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan dan bentuk perlindungan hukum ruma...
Penelitian ini mengkaji tentang hak masyarakat sebagai konsumen atas fungsi rumah terhadap keharusan...
Indonesia memilih struktur negara kesatuan sebagai yang paling sesuai dengan visi mereka tentang Ind...
Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan merupakan suatu peristiwa hukum yang mengakibatkan t...
Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengangkat masalah pernikahan siri yang mengakibatka...
Anika Hakim. NIM: 1908202096 “STRATEGI PELAYANAN JAMA‟AH HAJI DAN UMRAH PADA PT ARMINAREKA PERDANA...
Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apa...
YULIYANTI: NIM: 1708202153, “JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (TELAAH PELAKSANAAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN U...
Skripsi yang berjudul “PelaksanaanBagi Waris Berdasarkan Akta Perdamaian Terhadap Putusan PerkaraNo...
Abstrak Sertipikat, Akta jual beli, dan alat bukti lainnya seperti girik adalah alat bukti kepemi...
Jaminan fidusia berupa persediaan barang dagang berupa lampu philips, terkait Pasal 11 ayat ( 1 ) UU...