IMPLEMENTASI TIM ASESMEN TERPADU NARKOTIKA TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN SANKSI PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Proses asesmen merupakan proses tahap awal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melapor kepada pihak Badan Narkotika Nasional yang dapat dijadikan suatu tolok ukur terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri untuk menentukan lamanya masa rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi kepada Hakim. Namun, praktiknya Hakim masih menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah melakukan proses asesmen. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah rekomendasi yang dihasilkan oleh Tim Asesmen Terpadu Narkotika dapat menjadi bagian dari putusan hakim bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika?, apakah faktor-faktor penghambat upaya rehabilitasi pecandu narkotika dalam putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana?, dan bagaimana solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional agar upaya rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika terikat dalam putusan hakim? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu dapat dijadikan dasar pertimbangan yang sangat membantu Hakim untuk memutus perkara tindak pidana narkotika. Namun, pada praktiknya Hakim dapat memutus sanksi pidana, karena Hakim boleh mengikuti rekomendasi atau memutus lain sesuai dengan pandangannya, disebabkan karena faktor adanya perbedaan pandangan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus narkotika karena ketentuan hukum yang mengatur asesmen terpadu kurang mempunyai kekuatan hukum, serta faktor internal dan eksternal Badan Narkotika Nasional yang dipengaruhi oleh faktor subjektif dari aparat penegak hukum dan mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi, dan solusi yang dilakukan Badan Narkotika Nasional diantaranya memaksimalkan koordinasi antara penyidik dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika pasca berlakunya peraturan bersama, mengoptimalkan kebijakan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, dan merealisasikan kebijakan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dengan cara membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antar lembaga penegak hukum agar Hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi berdasarkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kata kunci: Rekomendasi Asesmen, Putusan Hakim, dan Kepastian Hukum