KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GALLERY 3 APARTEMENT TANPA REKOMENDASI GUBERNUR DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KAWASAN BANDUNG UTARA SEBAGAI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT

Kawasan Bandung Utara merupakan salah satu kawasan yang dikendalikan sebagai kawasan strategis Provinsi Jawa Barat, sehingga apabila ada pembangunan sekitar kawasan tersebut harus memiliki rekomendasi Gubernur. Namun, dalam praktik pembangunan Gallery 3 Apartement dilakukan tanpa rekomendasi Gubernur. Adapun pokok permasalahan yang dibahas yaitu Bagaimana kewenangan pemberian izin mendirikan bangunan Gallery 3 Apartement tanpa rekomendasi Gubernur di Kawasan Bandung Utara?, Bagaimana bentuk izin pemanfaatan ruang dalam pembangunan apartemen di Kawasan Bandung Utara?, dan Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani pemanfaatan ruang atas pembangunan Gallery 3 Apartement di Kawasan Bandung Utara tanpa rekomendasi Gubernur? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif, metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan metode yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa Gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan, serta dalam pemberian rekomendasi dalam pembangunan bangunan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, Izin terhadap Bangunan Umum Non Rumah Tinggal Sendiri diatur dengan beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pihak pengembang, namun pihak pengembang telah mengabaikan lingkungan sekitar Kawasan Bandung Utara dengan membangun resapan air yang kurang dari 20% (dua puluh persen) sehingga dalam pembangunan bangunan tersebut memiliki dampak lingkungan yang cukup besar dan juga berpotensi terjadinya tanah longsor, dan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani hal tersebut yaitu mengeluarkan Surat Keputusan kepada pengembang untuk menghentikan pembangunannya dan dalam penindakan yang dilakukan oleh pemerintah terkait tidak digunakannya mekanisme yang telah diatur pemerintah berhak untuk memberikan sanksi administratif sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang kepada pihak pengembang dan pengembang wajib untuk menyelesaikan perizinannya. Kata Kunci: Kewenangan, Izin Mendirikan Bangunan, dan Gubernu