PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLRI YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PENADAHAN MOBIL RENTAL DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI MUKA HUKUM

Penegakan hukum dilakukan untuk tegaknya norma-norma hukum agar adanya suatu pencapaian bernegara dan bermasyarat untuk terjalinnya Ketertiban, Ketentraman dalam masyarakat, Polri merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, akan tetapi dalam kenyataan terjadi ada oknum anggota polri yang melanggar tugas, atau wewenangnya sebagai lembaga penegak hukum, seperti dalam salah satu haknya yaitu oknum anggota Polri ikut terlibat dalam kasus tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota polri yang terlibat tinndak pidana pengggelapan dana penadahan mobil rental, Tindakan hukum yang sesuai terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil rental, Kendala apa yang terjadi pada penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana pengggelapan dan penadahan mobil rental. Metode pendekatan yang dilakukan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu peneliti memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penegakkan Hukum terhadap oknum anggota polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil menggunakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan pemerintah republik indonesia No 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dan Pasal 17 Ayat (1) dan (2)Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2011. Tindakan hukum terhadap oknum anggota polri terlibat tindak pidana pengelapan dan penadahan mobil rental, diberikan sanksi disiplin dan penjatuhan sanksi kode etik, serta pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sesuai dengan Pasal 13 peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian negara republik indonesia, dan dalam Pasal 21 dan 22 perkapolri No 14 Tahun 2014. Kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat tindak pidana penggelapan dan penadahan mobil rental yaitu dalam penemuan tersangka yang merupakan anggotanya sendiri, tidak dapat langsung memproses langsung harus terlebih dahulu menunggu hasil putusan sidang peradilan umum yang memiliki kekuatan Hukum tetap, dan adanya Tumpang Tindih Aturan yang mengatur dalam pelaksaan penegakan hukum. Kata Kunci : Polisi, penggelapan, penadahan, penegakan huku