PERLINDUNGAN HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN SETELAH PERCERAIAN WARGA NEGARA BELANDA DENGAN WARGA NEGARA\ud INDONESIA

Perkawinan campuran telah merambah seluruh masyarakat lewat jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah dan membawa permasalahan berupa kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan campuran. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Akibat dari hukum yang terkait dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara bersangkutan. Anak adalah subyek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sehingga harus dibantu upaya penyelesaiannya. Metode ini menggunakan penelitian deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala obyek yang diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Menggambarkan secara sistimatis, akurat, aktual, dan menyeluruh mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian perpustakaan, penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara dan didukung data dari Pengadilan Negeri Sidoardjo dan Pengadilan Belanda ic. Rechtbank Amsterdam. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa, upaya penyelesaian musyawarah secara (Litigasi) dan (Non-litigasi) perlindungan hukum anak hasil perkawinan campuran setelah perceraian Warga Negara Belanda dengan Warga Negara Indonesia. Dari keseluruhan (Litigasi) Pengadilan Sidoardjo dan Pengadilan Belanda ic. Rechtbank Amsterdam tidak memberikan kepastian hukum sehingga cara yang diambil kedua belah pihak melakukan perdamaian musyawarah atau (Non-litigasi) secara mediasi yang hasil kesepakatannya dalam perjanjian dihadapan notaris Belanda. Kata Kunci: Anak, Perkawinan Campuran, Perceraian