KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA SILARIANG DI MASYARAKAT ADAT KAJANG BULUKUMBA TERHADAP KASUS KAWIN LARI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Silariang merupakan salah satu tindak pidana adat yang terdapat pada masyarakat adat Kajang Bulukumba. Dalam masyarakat adat Kajang, Silariang dikenal sebagai tindak pidana kawin lari. Eksistensi hukum adat di Indonesia dikaji melalui perspektif normatif diatur dalam Pasal 18B Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (3) Sub b Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan – Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan, Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan – Pengadilan Sipil. Permasalahan yang timbul antara lain : Faktor Apa Yang Menyebabkan Tidak Diterpakannya Hukum Pidana Nasional Pada Kasus Silariang Di Masyarakat Adat Kajang, Faktor Apa Yang Menjadi Penyebab Masyarakat Adat Kajang Melakukan Silariang, Dan Bagaimana Korelasi Antara Hukum Adat Kajang Dengan Hukum Pidana Nasional. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sitematis, akurat, dan menyeluruh mengenai korelasi antara hukum padat dengan hukum pidana nasional berdasarkan teori harmonisasi hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap norma – norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi pedoman berperilaku. Tahap penelitian yang dilakukan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan melakukan wawancara melalui Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi yang diterapkan dalam kasus Silariang dimasyarakat adat Kajang merupakan salah satu implementasi teori harmonisasi hukum dimana dalam korelasinya hukum adat kajang dengan hukum pidana nasional dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 18B Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke – 4. Kata Kunci : Silariang, Hukum Pidana Adat, Korelasi Antara Hukum Pidana Nasional dengan Hukum Pidana Ada