KEDUDUKAN DAN WEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMECATAN WALIKOTA MELALUI PESAN INSTAN WHATSAPP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan menjadikan tegaknya kepastian hukum bagi pemegang kekuasaan dalam hal ini Gubernur dalam ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeintah Daerah, kewenangan Gubernur dalam pemberhentian Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, akibat hukum Gubernur dalam pemecatan Walikota melalui pesan instan whatsapp dalam pemberhentian Walikota melalui Pesan Instan Whatsapp yang tidak memiliki legitimasi hukum. Permasalahan tersebut dikaji dengan tujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan Gubernur dalam ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeintah Daerah, kewenangan Gubernur dalam pemberhentian Walikota berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan akibat hukum Gubernur dalam pemecatan Walikota melalui pesan instan whatsapp. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi, yaitu aparat pemerintahan pusat di daerah yang menjadi kepala wilayah administrasi dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menentukan formasi pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah di Pemerintahan Daerah berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai kewenangan Gubernur dalam pemberhentian Walikota. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan krediktabilitas yang tinggi, berdasarkan Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menenjemen Aparatur Sipil Negara, apabila tidak memenuhi unsur-unsur legitimasi pertauran perundang-undangan, maka keputusan pemberhentian Walikota melalui pesan instan whatsapp tersebut batal demi hukum dengan sendirinya. Kata kunci: kedudukan dan kewenangan Gubernur, pemberhentian Walikota, dan pesan instan whatsapp