Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari Di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Keinginan untuk menjalankan roda pemerintahan yang lebih baik Negara Kesatuan Republik Indonesia membentuk Negara Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan yang menganut asas desentralisasi, sistem pemerintahan di daerah di dasari oleh keinginan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Penggunaan asas desentralisasi sebagai tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua dalam pasal 18 ayat (1,2,3) yang bertujuan untuk menjangkau pelayanan pembangunan pada skala yang paling kecil. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengtur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan memurut asas otonomi dan tugas pembantu.. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan terdepan atau terendah adalah Desa, Kelurahan atau nama lain. Di Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten Padang Pariaman, nama lain dari Desa atau Kelurahan adalah Nagari. Pemerintahan Nagari sebagai Pemerintah Terdepan atau Terendah. penulisan skripsi ini berjudul Pemekaran Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari.adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini : 1. Bagaimana kedudukan nagari dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2. Bagaimana pengaturan tentang pemekaran Nagari menurut Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009, 3. Bagaimana pelaksanaan pemekaran di Nagari III Koto Aur Malintang Timur ,Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman. Pemasalahan ini harapnya dapat dijawab dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Nagari merupakan satu kesatuan hukum adat yang bertempat tinggal dalam satu wilayah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri yang disesesuaikan dengan Peraturan Daerah Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari