Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pemerintah desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan tersebut tidak terkecuali terhadap pengelolaan keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa, desa memiliki sumber keuangan yang salah satunya berasal dari alokasi APBN, yaitu Dana Desa. Demi terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, pemerintah desa harus dapat mengelola Dana Desa tersebut secara akuntabel dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah Desa Sumurup, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dalam mengelola Dana Desa. Penelitian ini menggunakan metode ...
Penelitian ini di latarbelakangi adanya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaks...
AbstrakOtonomi desa dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adanya Undang-undang N...
Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Desa dalam melaksanakan...
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah guna melapork...
Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terutama pemerinta...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam p...
Penelitian ini adalah studi tentang bagaimana masyarakat Desa Dawuhan memahami anggaran Dana Desa. T...
INDONESIA: Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manaj...
Berkaitan dengan alokasi dana desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan ...
Penyelenggaraan pemerintahan desa memperoleh alokasi dana desa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor ...
Seiring dengan terus meningkatnya dana yang dikelola pemerintah desa dalam setiap tahunnya, maka tun...
ABSTRAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SENDANU DARUL I...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan mew...
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua yang mendapatkan jumlah...
Penelitian ini di latarbelakangi adanya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaks...
AbstrakOtonomi desa dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adanya Undang-undang N...
Desa menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional. Desa dalam melaksanakan...
Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah guna melapork...
Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terutama pemerinta...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam p...
Penelitian ini adalah studi tentang bagaimana masyarakat Desa Dawuhan memahami anggaran Dana Desa. T...
INDONESIA: Akuntansi pemerintahan memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manaj...
Berkaitan dengan alokasi dana desa, perlu adanya akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas dan ...
Penyelenggaraan pemerintahan desa memperoleh alokasi dana desa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor ...
Seiring dengan terus meningkatnya dana yang dikelola pemerintah desa dalam setiap tahunnya, maka tun...
ABSTRAK AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SENDANU DARUL I...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dengan mew...
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua yang mendapatkan jumlah...
Penelitian ini di latarbelakangi adanya otonomi daerah yang berimplikasi pada pergeseran kekuasaan p...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaks...
AbstrakOtonomi desa dimana desa menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri. Adanya Undang-undang N...