Penambangan Pasir Laut yang Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari perbuatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan yang diperbuat manusia tanpa memperhatikan fungsi dari lingkungan hidup dapat menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan hidup dan ekosistem didalamnya. Analisa kasus penambangan pasir laut yang dilakukan oleh A yang menimbulkan kerusakan lingkungan bertujuan untuk mengetahui Apakah A yang melakukan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perbuatan A yang melakukan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan lingkungan telah memenuhi Pasal 73 huruf d Undang-Undang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Penambangan Pasir Laut yang dilakukan oleh A telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta membuat kerugian bagi negara. A dapat dikenakan pertanggungjawaban karena telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertama, perbuatan A yang menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan pidana yaitu melanggar Pasal 73 huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, A telah berumur dewasa serta mengetahui dan menghendaki perbuatannya yang tidak patut. Ketiga, A memiliki salah satu bentuk kesalahan yaitu kesengajaan karena A dengan sadar dan mengetahui bahwa tambang harus memiliki izin dan sebagai penambang harus memperhatikan cara kerjanya sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan atau kerugian bagi negara