Kejahatan terhadap Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah tindakan HMD yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, kemudian melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain secara hukum agama dapat dipidana berdasarkan pasal 279 ayat (1) ke-1KUHP. Berdasarkan pembahasan diperoleh suatu kesimpulan bahwa tindakan HMD yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, kemudian melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain secara siri tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, karena: HMD masih terikat perkawinan dengan SE yang dilangsungkan menurut hukum agamanya dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana kutipan buku Nikah Nomor: 97/30/III/2010, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974. HMD yang masih terikat perkawinan dengan SE kemudian melangsungkan perkawinan dengan AW dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum agamanya, namun tidak dicatatkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional. Perkawinan yang dilakukan HMD dan AW tidak memenuhi unsur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, mengingat bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum nasional, maka perkawinan dianggap tidak ada. HMD meskipun dapat dipertanggungjawaban dari hukum pidana, namun karena tidak dipenuhinya unsur pidana sebagaimana Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, maka HMD diputus bebas. HMD lebih tepat jika didakwa dan diputus telah melakukan tindak pidana melanggar Ketentguan Pasal 284 KUHP, karena tindakannya telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 284 KUHP, namun tidak didakwakan