Pertanggungjawaban Pidana terhadap SL yang Menggerakkan P dan L untuk melakukan Pemungutan Hasil Hutan dari Hutan Konservasi Tanpa Memiliki Hak Atau Izin Dari Pejabat yang Berwenang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Skripsi ini membahas tentang pemungutan hasil hutan secara tidak sah atau tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dengan cara menggerakkan orang lain untuk melakukannya melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 173 / Pid.Sus / 2014 / PN.BGL. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normative, yakni penelitian hukum ini dilakukan ini dikaji menggunakan bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi. Selain dikaji dengan menggunakan bahan hukum primer, penelitian ini dilakukan juga dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin-doktrin, asas-asas, tulisan-tulisan ilmiah yang dapat ditemukan dalam berbagai literature yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah statue approach dan conceptual approach yaitu dengan melihat regulasi-regulasi dan juga pandangan atau doktrin-dokterin yang berkembang dalam ilmu hukum. Ketentuan pidana mengenai pemungutan hasil hutan secara tidak sah atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dengan menggerakkan orang lain secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)