LAPORAN NOTARIS ATAS PEMALSUAN DATA SETELAH PENANDATANGANAN AKTA

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, baik dari Negara maupun masyarakat guna mewakili sebagian tugas negara melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh negara untuk membuat dokumen atau akta yang diperlukan oleh negara berkaitan dengan hukum keperdataan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal notaris menjalankan profesi jabatannya untuk membuatkan akta otentik, notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala apa yang notaris ketahui dari para pihak/penghadapnya baik itu yang disampaikan maupun diperlihatkan, hal ini merupakan pelaksanaan sumpah jabatan notaris yang di atur di dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Dalam hal notaris apabila mengetahui di dalam akta yang dibuatnya ternyata terdapat data/dokumen palsu setelah penandatanganan akta atau bahkan salinannya telah diberikan kepada para pihak, notaris dapat mengupayakan memanggil kembali para pihak untuk membatalkan akta tersebut, apabila para pihak tersebut tidak mau membatalkan aktanya, jika dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan dengan akta tersebut, notaris dapat menggunkan hak ingkarnya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi notaris dari kewajiban memberikan kesaksian, sepanjang yang menyangkut isi aktanya, karena kesaksian notaris sudah ada pada akta itu sendiri. Dalam hal penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan studi kasus (case study)