TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) (SUATU PENELITIAN DI SATUAN POLISI PERAIRAN POLRES PIDIE)

AbstrakMuhammad Faqih,(2019)Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 63) pp.,bibl.,tabl.M. Iqbal , S.H, M.HPasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Meskipun telah diancam dengan hukuman pemanfaatan hasil laut banyak terjadi penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu demi keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing, kenyataannya masih banyak ditemukan Nakhkoda atau pemilik kapal yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan di Kabupaten Pidie Jaya.Penulisan skripsi ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI, hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan oleh polisi perairan terhadap pelaku pengangkutan ikan yang tidak memiliki sikpi dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Undang-Undang. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi para pemilik kapal dalam melakukan pengangkutan ikan dan faktor pelayanan yang masih kurang. Hambatan yang ditemui ialah Para Pemilik Kapal tidak mau memberikan informasi yang jelas, Akses ke lokasi tempat bersandarnya kapal yang sangat susah, lokasi Polres Pidie yang jauh dari tempat penelitian terhadap pemilik kapal yang tidak memiliki SIKPI. Upaya yang dilakukan . Upaya yang dilakukan SATPOLAIR Polres Pidie dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya untuk menanggulangi secara pre-emtif, preventif dan represif dengan aktif mengadakan sosialisasi atau penyuluhan aturan perikanan, dan patroli rutin.Diharapkan kepada SATPOLAIR Polres Pidie aktif dan maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan secara pre-emtif, preventif dan represif. dan diharapkan kepada pemilik kapal agar peduli dengan status hukum, sosialisasi dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas kelautan dan perikanan