Analisis Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: studi di Desa Tajungwidoro Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Wisata Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Tajungwidoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pelaksanana pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik dilihat dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014? dan bagaimana analisis Fiqh Siyasah dalam pelaksanaan pembangunan Wisata Pantai Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik? Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu, Pertama, Pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membPuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintahan Desa masih belum maksimal dalam Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik. Pemerintah Desa sudah melaksanakan sesuai dengan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, namun dalam perencanaan pembangunan yang telah dibuat dan dilaksanakan kurang bengitu maksimal, penyebabnya adalah komunikasi atau keterbukaan dari pemerintah Desa termasuk kepala Desa sendiri kepada masyarakat Desa kurang sepenuhnya maksimal. Berkaitan dengan tinjauan Al-Siyasah Dusturiyah merupakan juga bagian dari fiqh siyasah, yang membahas tentang perundang-undangan dapat di hubungkan dalam pelaksanaan pembangunan Wisata Pantai di Desa Tajungwidoro, kecamatan Bungah, kabupaten Gresik, tahapan-tahapan pembangunan tersebut belum memenuhi prinsip keterbukaan dan pelibatan peran masyarakat, misalnya dalam musyawarah Desa yang hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun sehingga berdampak pada masyarakat kurang mengetahui nilai dan manfaat positif untuk kemajuan Otonomi Desa. Penulis mengharapkan untuk kedepannya Pemerintahan Desa mampu mempertahankan visi dan Misi yang telah dibuat secara sepakat, serta tanggung jawab dalam menjalankan amanat yang telah di terima, selalu melibatkan masyarakat dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti dalam perencanaan pembangunan, kegiatan pemberdayaan, dan pelaksanaan pembangunan