Status Kewarisan Anak yang Lahir Akibat Perzinaan Perspektif KHI dan KUHPerdata di Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status kewarisan anak yang lahir akibat perzinaan di Pengadilan Agama berpedoman pada KHI. Anak memiliki hak yang sama baik dalam hal kewarisan atau yang lainnya, kesalahan yang dilakukan orang tua seharusnya tidak berimbas pada anak atau anak yang menjadi korban dari tindakan zina orang tuanya. Setiap manusia memiliki Hak Asasi yang sama dimata hukum baik hukum Islam ataupun hukum positif sehingga dalam penetapan status kewarisan anak yang lahir akibat perzinaan Pengadilan Agama Polewali Mandar memberikan pandangan bahwasannya anak tersebut juga berhak merasakan hak asasi mereka untuk mendapatkan status kewarisan dan hak-haknya. Anak yang lahir akibat perzinaan jika terlahir dalam usia perkawinan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan maka anak itu dapat mengikut nasab sang bapak dan berhak mendapatkan harta waris. Dijelaskan pula dalam pasal 100 dan186 KHI yang memiliki maksud bahwasannya anak akibat perzinaan dapat memperoleh warisan apabila terlahir dalam ranah perkawinan. Dalam KUHPerdata sendiri anak dari perzinaan ini dapat memperoleh hak kewarisan apabila diakui sang bapak secara sah dan terbukti melalui surat atau akta kelahiran.Hal ini bukan bermaksud untuk memudahkan atau mendukung pelaku perzinaan untuk terus berbuat zina akan tetapi yang menjadi pertimbangan adalah asas kemanusiaan dan keadilan bahwasannya setiap anak memiliki fitrah yang sama dan hak yang sama pula